Archives May 2017

Terorisme, Penanggulangannya, dan Peran Tentara

Salah satu isu kritikal dalam draft revisi Undang-undang Terorisme adalah keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan isu yang menyebar ketakutan ini.  Usulan penambahan Pasal 43B menyebutkan bahwa kebijakan dan strategi penanggulangan terorisme dilaksanakan oleh kepolisian, TNI, dan instansi pemerintah terkait (sesuai dengan batas kewenangan masing-masing).  Implementasi ini dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan penanggulangan terorisme.  Kita sama-sama paham, lembaga dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Definisi “penanggulangan terorisme” sendiri adalah serangkaian aktivitas yang mencakup: pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, dan penindakan.  Jika revisi ini diadopsi, maka TNI memiliki payung hukum untuk terlibat dalam seluruh dimensi penanggulangan tersebut.  Meskipun pada pasal ini juga disebutkan bahwa peran TNI dalam konteks ini berfungsi memberikan bantuan kepada Kepolisian, akan tetapi tidak ada definisi yang jelas dalam Undang-Undang apa dan bagaimana prosedur serta mekanisme “memberikan bantuan” tersebut.

Pada satu sisi, ancaman teror semakin nyata.  Jika sebelumnya ia dianggap sebagai “aktivitas politik dengan cara lain” oleh kelompok-kelompok kecil yang ingin memperoleh perhatian dan pengakuan, kini spektrumnya telah berubah total.  Terorisme telah menjadi “alat politik utama” yang ditempuh oleh kekuatan besar, dengan skala sumber daya yang jauh melampaui negara.  Kelompok ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kelompok pemberontak yang dalam studi hubungan internasional dikenal sebagai “beligerent”.  Kehadiran Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) menunjukkan bahwa fenomena teror dan kekerasan adalah ancaman aktual, yang beroperasi pada skala global, dengan metode yang terstruktur dan sistematis.

Penanggulangan terorisme, dengan demikian, juga seharusnya berperspektif sama, yaitu global, terstruktur, dan sistematis.  Draft revisi Undang-Undang Terorisme nampaknya ingin mengadopsi perspektif ini, dimana definisi penanggulangan beroperasi dari “hulu” (pencegahan) hingga “hilir” (penindakan).  Begitu juga stake-holder domestik yang terlibat juga bukan saja aparat keamanan (kepolisian), bahkan juga aparat pertahanan (militer) dan “instansi-instansi terkait lainnya”.
Akan tetapi, dalam perspektif demokrasi liberal, kita menghadapi dilema dalam mengoperasionalkan keterlibatan militer.  Pertanyaan pertama dan utama adalah “apakah terorisme seharusnya menjadi urusan militer?”.  Jika iya, “sampai batas mana keterlibatan militer itu dapat ditoleransi, sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan tertib sipil?”.

Apakah Terorisme Urusan Militer?

Jawaban terhadap pertanyaan ini mau tidak mau akan berkaitan dengan pemahaman terhadap asal usul dan penyebab.  Dalam banyak kajian, terdapat berbagai interpretasi tentang penyebab tindak kekerasan yang kemudian dikaitkan sebagai terorisme ini.

Dalam buku “Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward” (Bjorgo, 2004) menyebutkan sebagian besar ahli-ahli menerima argumentasi bahwa terorisme merupakan serangkaian metode atau strategi pertempuran (set of methods or strategies of combat) dari pada sekedar ideologi politik atau cara gerakan sosial.  Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh para teroris merupakan tindakan yang lazim ditemui dalam situasi peperangan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah yang dipaparkan oleh 19 ahli, dipilih dari makalah lebih 30 ahli yang dipresentasikan pada pertemuan panel ahli di Oslo, Norwegia, 9 – 11 Juni 2003.  Para ahli ini berkumpul untuk menjawab beberapa pertanyaan mendasar, misalnya: apa akar penyebabnya? Jika akar penyebab munculnya dihilangkan, apakah ia akan hilang?

Tentu saja akan kompleks untuk menelaah akar penyebab terorisme.  Namun demikian, Bjorgo (2003) melihat bahwa terdapat empat level penyebab munculnya fenomena ini, yaitu: penyebab struktural (structural causes), penyebab akselerator (accelerator or facilitator causes), penyebab motivasional (motivational causes), penyebab pemicu (triggering causes).  Cara lain untuk memahami akar dari aksi-aksi ini adalah dengan membedakan penjelasan pada level individual dan level kelompok.

Dari berbagai level, tampak bahwa kekerasan dan aksi-aksi turunannya merupakan elemen yang selalu hadir pada setiap peristiwa yang didefinisikan sebagai terorisme.  Akan tetapi, hal itu tidak serta-merta menjadikan setiap aksi kekerasan sebagai peristiwa teror yang sistematis.

Dengan asumsi bahwa metode dan strategi yang terlihat merupakan ciri khas aksi-aksi militer, para ahli umumnya sampai pada kesepahaman juga bahwa terorisme seharusnya merupakan urusan militer.  Hal ini merupakan justifikasi keterlibatan berbagai agensi militer pada negara-negara di dunia dalam penanggulangan dan perang melawan terorisme.

Sementara itu, laporan berjudul “The Military’s Role in Counterterrorism: Examples and Implications for Liberal Democracies” yang disusun oleh Geraint Hughes (2011) mengkonfirmasikan bahwa terorisme seharusnya menjadi urusan tentara ketika aksi-aksi itu telah sampai pada level yang mengancam eksistensi negara.  Asumsinya, militer merupakan alat negara yang dibentuk oleh negara, dilatih, dan diorganisasikan untuk melawan segala bentuk ancaman terhadap negara.  Dalam pandangan ini, keterlibatan militer bukan saja dalam situasi ancaman bersenjata dan kekerasan, bahkan juga untuk melakukan operasi damai (peaceful operation) seperti dalam situasi bencana alam.

Kritikan yang mungkin muncul dalam perspektif ini adalah ketika peranan militer dalam penanggulangan terorisme dikaitkan dengan sistem demokrasi yang dewasa ini menjadi mainstream dalam tata kelola hubungan sipil dan militer dan dalam mendefinisikan operasionalisasi militer dalam situasi non perang.

Bersambung ke: Militer, Terorisme, dan Negara Demokrasi

 

Konflik Rusia-Ukraina atas Crimea (1)

Banyak negara di dunia terlibat konflik dan sengketa wilayah. Namun konflik Ukraina dan Rusia, yang terlibat sengketa wilayah memperebutkan wilayah Crimea, memiliki keunikan. Ada karakteristik yang membedakan konflik ini dengan konflik dan sengketa wilayah seperti yang terjadi di wilayah lain.

Crimea pada awalnya merupakan wilayah Rusia. Mayoritas penduduk Crimea adalah etnis Rusia.  Wilayah ini memiliki nilai strategis dalam geopolitik Rusia, sebab menjadi penghubung antara Rusia dengan Mediterania. Crimea terletak di tepi Laut Hitam, dimana terdapat pangkalan angkatan laut Rusia yang sudah berdiri sejak tahun 1783.

Setelah melalui serangkaian revolusi pada awal abad ke-20, Kekaisaran Rusia kemudian berakhir pada tahun 1917, diikuti dengan pembentukan Uni Sovyet pada 30 Desember 1922. Negara yang bernama asli Soyuz Sovetskih Sotsialisticheskih Respublik (USSR) awalnya merupakan gabungan longgar dari beberapa negara federasi (Rusia, Transkaukasia, Ukraina, dan Belarusia). Namun seiring waktu, Uni Sovyet menerapkan sistem sosialisme komunis yang politik dan ekonomi tersentralisasi.

Pada tahun 1954, Presiden Uni Sovyet, Nikita Kruschev, menghadiahkan Crimea kepada Republik Sosialis Sovyet Ukraina. Penyerahan ini merupakan langkah politik Kruschev untuk memperoleh dukungan Ukraina terhadap kelangsungan Uni Sovyet, meskipun secara formal alasan yanh dikemukakan adalah: “untuk mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara”.

Pada tanggal 8 Desember 1991, pemimpin Rusia, Ukraina, dan Belarusia mengadakan pertemuan di Belovezhska Pushcha, yang merupakan pertemuan resmi untuk membubarkan Uni Sovyet. Presiden Rusia Boris Yeltsin gagal mengembalikan Crimea sebagai bagian Rusia. Maka, ketika Uni Sovyet dinyatakan bubar pada 26 Desember 1991, Crimea tercatat sebagai wilayah kedaulatan Ukraina.

Meskipun secara legal Crimea adalah wilayah Ukraina, namun pemerintah Ukraina merasakan beban berat dalam mempertahankan eksistensi Crimea. Untuk itu, Crimea diberikan otonomi sangat luas, bahkan memiliki parlemen sendiri.

Pada tahun 2013, Ukraina mengalami guncangan politik. Presiden Viktor Yanukovych membatalkan kerjasama perdagangan dengan Uni Eropa, dan memilih mendekatkan diri dengan Rusia. Keputusan ini disambut demonstrasi besar-besaran di dalam negeri, dimana rakyat Ukraina lebih memilih untuk menjadi bagian Uni Eropa.

Akibat tekanan massa yang kuat, Presiden Yanukovich kemudian meninggalkan Ukraina pada Februari 2014. Ia digantikan oleh pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Arseniy Yatsenyuk yang pro Eropa. Pemerintahan sementara ini mendapat dukungan internasional yang luas, termasuk PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Akan tetapi, Rusia menentang kehadiran pemerintahan sementara Ukraina dan tetap menilai Yanukovych sebagai presiden yang sah.

Sementara itu, Crimea yang berpenduduk mayoritas etnis Rusia juga berada di posisi yang sama dengan Rusia. Rakyat Crimea melakukan demonstrasi dan bergerak mengambil alih gedung-gedung pemerintahan. Untuk mencegah tindakan represif aparat keamanan Ukraina yang pro pemerintahan sementara, pasukan militer Rusia kemudian memasuki wilayah Crimea dan membantu rakyat yang melakukan perlawanan.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengatakan bahwa: sebenarnya tidak ada alasan untuk terlibat dalam konflik militer dengan Ukraina. Tetapi Rusia memiliki hak menggunakan segala kekuatan untuk melindungi warga Rusia dan etnis Rusia yang berada di wilayah ini” (Rowen, 2014).

Puncaknya, rakyat Crimea melakukan referendum pada 7 Maret 2014 dengan dukungan militer Rusia yang telah memasuki wilayah ini. Hasilnya dapat ditebak: mayoritas (95%) penduduk Crimea menyatakan ingin bergabung dengan Rusia.

Meskipun hasil ini ditolak oleh Ukraina, Uni Eropa, maupun PBB, namun para pemimpin Crimea dan Rusia terus bergerak sangat cepat. Referendum kedua digelar pada 16 Maret 2014, untuk menyatakan penggabungan Crimea menjadi bagian Federasi Rusia.

Pada 27 Maret 2014, PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 68-262 yang menyatakan bahwa: “referendum dan penggabungan Crimea ke dalam Federasi Rusia adalah ilegal dan tidak valid”. Untuk itu, Crimea masih tetap merupakan wilayah kedaulatan Ukraina.

Tentu saja, Rusia menggunakan hak veto untuk menolak resolusi.

Dilema legal dan politik kini terjadi. Secara de jure, berbagai instrumen hukum internasional mengukuhkan Crimea sebagai wilayah Ukraina. Namun, politik de facto menunjukkan bahwa Crimea merupakan wilayah Federasi Rusia, yang berada dalam kontrol efektif Moskow.

Menyadari bahwa Kiev nyaris kehilangan kendali terhadap wilayah Crimea, pada 15 April 2014 parlemen Ukraina mendeklarasikan “Crimea sebagai wilayah yang sedang dianeksasi oleh Rusia”. Deklarasi ini dibutuhkan untuk memastikan legitimasi menyeluruh terhadap pemilu presiden yang digelar pada 25 Mei 2014.

Dalam tiga tahun terakhir, isu Crimea telah menjadi “political chip” dalam hubungan Rusia, baik pada level domestik, bilateral, regional, maupun global.

Pada level domestik, sikap Presiden Putin yang dengan gagah berani menampilkan diri sebagai pembela etnis Rusia di Crimea telah mengangkat popularitas dirinya. Ia menjadi tokoh politik terkuat, yang dianggap mampu mengembalikan wibawa dan kehormatan Rusia di Eropa.

Pengakuan Vladimir Putin sebagai tokoh politik bahkan disahkan oleh Majalah Time pada tahun 2015. Ia berada pada peringkat #1 The Most Influential People. Majalah Forbes bahkan menempatkannya sebagai The World’s Most Powerful Individual, berturut-turut di tahun 2013 hingga 2016.

Di level regional dan internasional, isu Crimea telah menjadikan hubungan Rusia dengan negara-negara Uni Eropa terus-menerus dilanda ketegangan. Rusia dinon-aktifkan dari keanggotaan kelompok negara-negara industri maju Group of Eight (G8), yang beranggotakan Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Tidak hanya itu, Rusia bahkan harus menerima konsekuensi sanksi ekonomi dan embargo yang cukup berdampak pada ekonomi domestik. GDP Rusia dilaporkan mengalami penurunan hampir 4% akibat anjloknya harga minyak Rusia sebagai dampak sanksi.

Jika dibandingkan dengan konflik dan sengketa wilayah yang terjadi di banyak wilayah, isu Crimea nampaknya sulit untuk diselesaikan melalui jalur legal. Maka, pilihan langkah politik adalah satu-satunya opsi yang tersedia. Akan tetapi, skenario politik apakah yang memungkinkan untuk penyelesaian masalah Crimea?

Bersambunh ke bagian (2).