Archives April 2017

Apa Yang Dimenangkan Ahok Dalam Pilgub DKI?

Saya tertarik dengan ulasan Denny JA yang coba menjelaskan tentang besarnya selisih hasil Pilgub antara Ahok dan Djarot versus Anies dan Sandi. Terutama pada point ke-3, yaitu: pembagian sembako oleh kubu Ahok di masa minggu tenang.

Sehari jelang pemilihan saya berada di Jakarta. Salah satu stasiun TV Swasta mengulas dan menayangkan berkali-kali peristiwa pembagian sembako. Ulasan-ulasannya juga fokus pada money politics. Menurut Denny JA, publik kelas menengah atas yang merupakan pemilih loyal merasa tidak suka dan marah dengan peristiwa ini.  Ahok dianggap melanggar komitmen demokrasi dan pendidikan politik yang dia usung.

Sehari setelah pemilihan, Ahok bertemu Anies. Sambil bercanda, konon, sang petahana ini bilang: “Kalau saya menang, bisa jadi demo setiap hari di Jakarta”.

Saya merasa kalimat ini ada benarnya. Pilgub DKI 2017 dipenuhi dilema bagi.

Pada satu sisi, ada kontestasi politik di Pilgub. Di sisi lain, urusan hukum sedang berproses di pengadilan yang penuh tekanan kelompok masyarakat tertentu. Sehingga tersedia beberapa skenario untuk itu.

Skenario Ahok

Skenario pertama adalah Ahok menang Pilgub, dan menang di pengadilan. Jika ini terjadi, Jakarta akan membara. Sentimen kebencian terakumulasi karena dua hal, yaitu: ia adalah Gubernur Jakarta dan ia dinilai menista agama Islam. Ini skenario paling menguntungkan baginya, tetapi paling mengandung resiko bagi kehidupan sosial politik Jakarta dan Indonesia. Sentimen “anti” banyak hal akan meluber ke berbagai daerah.

Skenario kedua adalah Ahok menang Pilgub dan “kalah” di pengadilan. Pengertian kalah disini adalah ia dinyatakan bersalah dan dipenjara. Jika ia dinyatakan bersalah tetapi hanya dihukum percobaan, masih belum dapat dikatakan “kalah”. Jika ini terjadi, ia akan dilantik dalam penjara, dan akan segera dicopot sebagai Gubernur padahal ia baru saja menang. Maka, sama saja ia akan kehilangan keduanya: hilang jabatan Gubernur dan dipenjara pula.

Skenario ketiga adalah Ahok kalah Pilgub, tetapi “menang” di pengadilan. Sekali lagi, konteks “menang” disini bisa saja ia dinyatakan bersalah tetapi dijatuhi hukuman percobaan. Ia jelas akan kehilangan jabatan Gubernur. Akan tetapi ia masih memiliki ruang politik yang luas untuk berkiprah selain sebagai Gubernur.

Skenario keempat adalah Ahok kalah Pilgub dan juga “kalah” di pengadilan, yaitu dihukum penjara. Nampaknya, hal inilah yang paling tidak diinginkan sang mantan Bupati Belitung ini. Ia kehilangan segala hal.

Secara rasional, pilihan terbaik adalah skenario ketiga, yaitu kalah di Pilgub DKI tetapi “menang” di pengadilan. Jika saja bisa memilih, dapat dipastikan Ahok akan memilih skenario ini. Dan, nampaknya, inilah yang sedang “dipilih”.

Hingga beberapa saat sebelum pemilihan, berbagai hasil survei oleh lembaga kredibel masih percaya bahwa pemenang Pilgub DKI masih sulit ditentukan. Dengan selisih survei antara 1% – 2% dan margin of error di kisaran 5%, tidak ada lembaga survei yang berani memastikan kemenangan sebelum pencoblosan.

Seperti kata Denny JA, suara petahana akhirnya tergerus oleh sembako. Dengan kedok pasar murah, publik tahu bahwa penjualan (beberapa malah dibagikan gratis) sembako adalah upaya menarik suara pemilih yang berada pada status ekonomi menengah ke bawah.

Gagasan sembako ini sama sekali bukan berasal dari Basuki Tjahaja Purnama. Berkali-kali ia tegaskan sudah move on dari praktek politik sembako. Tetapi bagi PDI-P, partai yang selalu mengaku berpihak pada wong cilik, sembako masih jadi alat politik yang penting. Lihat berita Kompas tanggal 18 April, sehari jelang pemilihan disini. Cukup jelas perbedaan pandangan dengan PDI-P, khususnya Eva Sundari, soal isu sembako.

Ahok nampaknya tidak cukup kuat melawan keinginan PDIP-P. Atau bisa jadi, sengaja membiarkan saja praktek itu, meskipun ia cukup tahu dampaknya terhadap kelompok pemilih menengah atas akan seperti apa.

Paska Pilgub

Sehari setelah pemilihan, 20 April 2017, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan tuntutan terhadap Ahok. Saat itu, publik sudah paham bahwa Ahok telah kalah dalam Pilgub sehari sebelumnya. Tuntutan JPU mencengangkan secara hukum, namun cukup realistis dari sisi politik: Ahok bersalah, dituntut hukuman penjara 1 tahun, tetapi dengan masa percobaan 2 tahun. Dengan kata lain, secara politik Ahok menang dalam kasus hukumnya, sebab ia tidak akan dipenjara.

Memang, ada kelompok tertentu dalam Islam yang marah dan tidak menerima tuntutan JPU. Akan tetapi, tensi politik telah turun drastis paska Pilgub. Kelompok-kelompok Islam yang ingin Ahok dipenjara kini ditinggalkan oleh kelompok politik yang ingin Ahok gagal dalam Pilgub.

Kepentingan para elit ini sudah terpenuhi. Sehingga kelompok Islam akan segera ditinggalkan, sampai ada isu politik baru lagi yang akan menyatukan mereka kembali.

Begitulah politik… (*)

Pembacaan Do’a, Antara Ritual dan Seremonial

Tanggal 25 Maret 2017 lalu, saya mengikuti acara Pelantikan Pengurus salah satu organisasi sosial. Pada susunan acara yang dibacakan protokol, terdapat item “Pembacaan Do’a” dibagian akhir. Tentu saja, susunan acara seperti ini sangat lazim kita temui. Para penyusun acara selalu merasa tidak lengkap (atau merasa berdosa?) jika acara yang mereka persiapkan tidak ditutup dengan do’a.

Akan tetapi kali ini ada yang berbeda. Memasuki penghujung acara, protokol mempersilahkan seseorang untuk tampil ke mimbar dan memimpin pembacaan do’a. Begitu tiba di mimbar, sang lelaki segera mengucapkan salam, lalu membaca basmalah.

Pada saat begini, audiens biasanya segera diam, menciptakan suasana hening, lalu beberapa orang mulai menunduk. Begitu juga kali ini. Sebagian audiens mulai menengadahkan tangan, bersiap melaksanakan ritual berdo’a.
Tanpa disangka, lelaki muda di mimbar itu berucap: “marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdo’a sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, serta sesuai permintaan dan harapan masing-masing. Do’a dimulai….”

Sekitar 1 menit kemudian, ia kembali berucap: “…Do’a selesai. Terima kasih. Assalamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh…”. Dan diapun kembali ke tempat duduk semula.

Orang-orang sontak tertawa. Beberapa bersorak. Lalu ramai-ramai memberi tepuk tangan sambil berdiri kepada sang pembaca do’a.

Tiba-tiba ada semacam kesadaran yang mengusik pikiran saya.

Coba kita ingat-ingat kembali. Setiap item “pembacaan do’a” pada kebanyakan acara yang kita hadiri, selalu ada pembaca do’a yang monopolistik. Pertama, ia tidak peduli bahwa diantara audiens ada orang-orang berbeda agama, berbeda keyakinan, yang cara berdo’anya juga beda. Tetapi pembaca do’a akan memimpin do’a dengan cara agama tertentu (kebanyakan dengan cara Islam). Baik pengarah acara maupun pembaca do’a memiliki asumsi mayoritas yang sama, yaitu sebagian besar yang hadir beragama sama. Jika ada hadirin beragama tidak sama, itu bukan urusan kita. Itu masalahnya. Ia bisa berdo’a sendiri.

Kedua, pembaca do’a nampaknya yakin bahwa semua hadirin, atau sebagian besarnya, memiliki harapan dan keinginan yang sama. Sehingga ia, sang pembaca do’a itu, akan melafalkan do’a untuk diaminkan oleh semuanya. Padahal, bisa saja ada sebagian yang hadir memiliki harapan tersendiri. Dalam kasus ini, orang-orang tidak boleh berbeda harapan.

Selama ini memang do’a yang dilafalkan dari mimbar suatu acara selalu saja do’a yang baik-baik. Ya, do’a memang harusnya begitu. Tetapi, kita mestinya ingat juga bahwa kebaikan itu ada kadarnya. Setiap orang bisa memiliki kadar kebaikan yang berbeda terhadap suatu hal.

Saya pikir, anak muda pembaca do’a tadi sedang berusaha mengembalikan fungsi do’a sebagai manifestasi beragama. Bahwa, pada batas-batas tertentu, urusan dengan Tuhan adalah wilayah privat. Tentu saja, pandangan ini akan sangat penuh kontroversi, banyak mengandung debat.(*)