Archives March 2017

Ridho Irama, Narkotika, dan Ironi Publik Figur

Agak menyedihkan ketika membaca berita Ridho Irama ditangkap polisi karena narkoba.  Apalagi, ia mengakui telah dua tahun mengkonsumsi dengan alasan beban kerja.  Sebagai publik figur, Ridho memiliki banyak pilihan untuk mengatasi stress dan tekanan kerja.  Tetapi ia memilih cara mudah dan efisien.  Mungkin, satu-satunya resiko jangka pendek dari pilihan ini adalah tertangkap polisi.

Jika selama dua tahun mengkonsumsi, jelas Ridho merasakan manfaatnya.  Kita tahu, narkoba menjadi terlarang karena resiko penyalahgunaan yang dapat menyebabkan kecanduan.  Sehingga, meskipun sebenarnya terdapat beberapa manfaat jangka pendek dari penggunaan narkoba, resiko kecanduan inilah yang menjadi persoalan utama.  Beberapa jenis narkoba diketahui dapat menjadi stimulan yang merangsang kinerja jantung dan otot, bahkan juga otak.  Sehingga penggunanya merasa memiliki lebih banyak tenaga untuk jangka waktu singkat.

Selain itu, narkoba juga dapat membangkitkan efek halusinasi.  Banyak orang yang menghadapi tekanan hidup berat merasa dapat melepaskan diri dari himpitan beban karena berhalusinasi setelah mengkonsumsi narkoba.  Akan tetapi, persoalannya adalah perasaan bebas itu hanya berlangsung ketika ia dibawah pengaruh narkotika.  Setelah itu usai, ia akan kembali ke dunia nyata yang tidak menyenangkan.  Bisa jadi, Ridho Irama sebenarnya mengalami situasi yang sama.

Beberapa tahun lalu, saya mengikuti seminar dengan nara sumber Prof. Ryas Rasyid.  Sambil berkelakar, Prof. Ryas berkata: “Bangsa Indonesia sedang diliputi stress tingkat tinggi.  Karena itulah, ada dua jenis bisnis yang kini marak, yaitu: bisnis travel umrah dan bisnis karaoke.  Orang-orang kelebihan duit yang stress akan memilih berangkat umrah.  Sementara orang yang kekurangan duit akan memilih karaoke”.

Ketika itu masa-masa awal reformasi.  Masalah narkoba telah ada, namun belum menjadi diskursus publik semassif sekarang.  Jika saja Prof. Ryaas berbicara pada masa kini, kelakarnya bisa jadi berbeda.  Beliau mungkin akan memasukkan juga “mengkonsumsi narkoba” dalam bagian kelakar itu.  Atau mungkin juga tidak.  Saya pernah mendengar seorang tokoh yang begitu anti narkotika marah besar di suatu stasiun televisi karena narkotika dan penggunanya dijadikan bahan lawakan.  Belakangan saya tahu, anaknya adalah korban ketergantungan narkoba.  Dengan tertangkapnya Ridho Irama, saya kira tidak lama lagi sang ayah akan menjadi pendekar anti narkoba.

Sigmund Freud

Ada sebuah buku yang ditulis Howard Markel, diterbitkan pada tahun 2012 oleh Vintage Books.  Judulnya: “An Anatomy of Addiction: Sigmund Freud, William Halsted, and the Miracle Drugs Cocaine”.  Buku ini menggambarkan tentang pertarungan antara aspek moral pada satu sisi, melawan aspek manfaat di sisi lain, dari penggunaan narkotika, khususnya kokain.  Obyek buku ini adalah sang penggagas teori psiko-analisis Sigmund Freud, dan seorang ahli bedah terkenal, William Halsted.

Freud adalah pengguna aktif kokain.  Ia merasakan manfaat luar biasa dari zat ini, yang menurutnya mampu mendorong munculnya berbagai pemikiran kreatif.  Narkotika, khususnya kokain, juga dapat mengatasi depresi dan menjadi tonikum untuk mengatasi masalah seksual.

Pada tahun 1884, Freud menerbitkan artikel berjudul “Über Coca” (tentang koka), berisi puji-pujian terhadap manfaat kokain.  Ia menyebutnya sebagai zat ajaib.  Selain menggunakan secara aktif, Freud juga mempromosikan zat ini kepada teman-teman dekatnya.

Pada tahun yang sama, seorang dokter ahli mata asal Austria bernama Karl Koller juga menerbitkan artikel tentang efek anastesi dari kokain.  Koller adalah kolega Freud.  Tulisan ini mempengaruhi Halsted, dan mendorongnya untuk melakukan uji coba efek anastesi kokain untuk operasi.  Ia menjadikan dirinya dan beberapa muridnya sebagai obyek percobaan.  Kemudian, ia sendiri menjadi tergantung pada kokain.

Tentu saja, pada masa-masa itu belum ada larangan terhadap penggunaan kokain.  Secara resmi, konsumsi kokain selain untuk tujuan medis mulai dibatasi di Amerika Serikat pada tahun 1914.  Akan tetapi, dalam perkembangannya terjadi debat yang sengit dalam membatasi penggunaan narkotika untuk keperluan medis dan keperluan rekreasional.  Apalagi, pembatasan tersebut (yang tertuang dalam dokumen yang disebut Harrison Narcotics Tax Act), tidak secara jelas “melarang” penggunaan narkotika, melainkan membuat semacam regulasi dalam rejim tersendiri.

Dilema Legalisasi

Hari ini, persoalan narkotika telah menjadi momok di seluruh dunia.  Meskipun tersedia manfaat dalam penggunaannya, sebagian besar kalangan percaya bahwa terdapat efek merusak yang jauh lebih berbahaya dibaliknya.  Sayangnya, beberapa negara masih memberi keleluasaan untuk penggunaan narkotika jenis tertentu dalam jumlah kepemilikan tertentu pula.

Di Belanda, ganja yang dikategorikan sebagai narkotika ringan dapat dibeli dan dikonsumsi leluasa hanya di dalam coffeeshop (di luar itu ilegal).  Lain halnya di Jerman, kepemilikan ganja sampai 6 gram masih dinyatakan legal.  Sementara di Argentina, konsumsi ganja untuk keperluan pribadi dalam jumlah sedikit juga dinyatakan legal.  Masih ada beberapa negara lain yang melegalkan ganja.  Akan tetapi, jika saja Ridho Irama mengkonsumsi shabu-shabu di negara-negara tersebut, bisa jadi ia tetap ditangkap.  Karena masing-masing negara tidak menyamaratakan narkotika.  Ada jenis yang legal, dan ada juga yang ilegal.

Dalam dua tahun terakhir, ada banyak sekali publik figur seperti Ridho Irama di Indonesia yang tertangkap karena narkotika.  Meskipun mereka beralasan bahwa mereka konsumen pribadi, ini tidak boleh menjadi alasan untuk melegalkannya.  Masyarakat Indonesia belum sampai pada tahap yang dapat menerima kebebasan tanpa batas.  Lagi pula, di banyak negara, bebas itu tidak sebenarnya bebas.  Beberapa aspek tetap perlu dibatasi. Termasuk penggunaan narkotika.(*)

Pertemuan Yang Terlambat Tidak Selalu Buruk

Pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 SBY akhirnya digelar pada Kamis, 9 Maret 2017.  Sebenarnya, sudah sejak bulan lalu terdengar wacana pertemuan keduanya.  Pada masa-masa menjelang Pilgub DKI 15 Februari lalu, tegangan politik meningkat.  SBY ikut terseret dalam perbincangan politik akibat keterkaitan langsungnya dalam Pilgub DKI.  Bukan hanya itu, SBY bahkan harus merespon secara sporadis isu-isu miring yang diarahkan kepadanya.

Tuntutan pertemuan keduanya seharusnya sejak masa-masa menjelang Pilgub DKI itu.  SBY jelas sekali merupakan pendukung utama Agus-Silvy.  Sementara Jokowi secara samar-samar diduga memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot.  Sehingga, banyak juga yang membaca Pilgub DKI putaran pertama sebagai arena pertarungan elit, dimana SBY berada pada satu sisi, dan Jokowi di sisi lain.

Menjelang Pilgub DKI putaran pertama, pertemuan keduanya diharapkan dapat membawa suasana sejuk.  Tetapi, secara politis pertemuan kala itu dinilai kurang strategis, terutama bagi SBY dan kandidatnya, AHY-Silvy.  Situasi tegangan tinggi jelang Pilgub adalah situasi yang diharapkan.  Dalam politik, para elit itu mengetahui dengan pasti bagaimana memanfaatkan psikologi publik.  Ada masa untuk panas, dan ada masa untuk adem.  Ada masa saling menyerang, ada masa silaturahmi.  Begitulah politik.  Yang abadi selalu saja kepentingan.

Pertemuan Yang Terlambat?

Bagaimanapun, Pilgub DKI putaran pertama telah selesai, hasilnya sudah nyata.  Sekarang masing-masing pihak telah mengetahui sikap politik seperti apa yang harusnya mereka persiapkan meghadapi momentum selanjutnya.  Dinamika ini tidak akan berhenti disini, bahkan memang seolah tidak perah berhenti.  Usai putaran pertama Pilgub DKI, ada putaran kedua yang menunggu.  Dan tidak lama setelah itu, Pemilu 2019 akan menjelang.

Dalam perspektif kontestasi Pilgub DKI, pertemuan Jokowi-SBY jelas terlambat.  Apalagi, posisi SBY dan partai yang dipimpin sekarang ini menjadi seksi.  Dengan 17,02% atau hampir sejuta suara, suara AHY-Silvy akan dapat mengubah peta politik putaran kedua.  Tentu saja, suara ini tidak mungkin ditransfer secara utuh kepada salah satu kandidat.  Akan tetapi, sikap SBY dan partainya akan mempengaruhi pilihan publik.  SBY seharusnya memposisikan diri sebagai pihak yang “didatangi”, bukannya pihak yang “mendatangi”.

Meskipun demikian, bagi politisi sehandal SBY, tidak ada kata terlambat dalam politik.  Ini dengan asumsi bahwa pertemuannya dengan Jokowi adalah pertemuan politik.  Paling minimal, pertemuan ini merupakan bentuk komunikasi kepada publik yang mengatakan bahwa “kami baik-baik saja”.  Elit yang rukun dapat dipastikan akan berdampak pada stabilitas sosial politik, yang membawa ketengan bagi masyarakat.

Menciptakan dan Memanfaatkan Momentum

Dalam jangka pendek, publik Jakarta (bahkan sebenarnya publik Indonesia) sedang menanti Pilgub DKI putaran kedua.  Pertarungan politik sedang terfokus pada gerakan-gerakan Anis-Sandi dan Ahok-Djarot.  Sesuai komitmennya, Ahok-Djarot tidak memaksimalkan mesin birokrasi untuk meningkatkan dukungan politiknya.  Setelah cuti kampanye usai dan ia kembali menjabat Gubernur DKI, Ahok masih saja kembali marah-marah, tetap tidak memberi ruang kompromi bagi masyarakat yang dinilai melanggar aturan.

Sementara Anis-Sandi sibuk di luar sana membangun komunikasi politik, dan menjadi terkesan sangat pragmatis.  Terakhir, Anis dan Sandi membangun komunikasi intensif dengan taipan media, Harry Tanoe.  Sebagian publik sekarang mempertanyakan komitmen ideologi kedua kandidat ini.

SBY nampaknya sangat hati-hati dalam situasi ini.  Pertemuan dengan Jokowi, menurut saya, adalah langkah menciptakan momentum.  Dalam politik, momentum kadang-kadag harus diciptakan.  Kita belum tahu, akan kemana arah dukungan politik klik SBY dan Partai Demokrat.  Dukungan klik ini dapat membawa pengaruh “bandwagon effect” yang signifikan.

Dalam waktu dekat, SBY tinggal memanfaatkan momentum yang baru saja dia ciptakan.  Peluang dukungan SBY kepada Anis-Sandi kini besarnya dengan peluang dukungan terhadap Ahok-Djarot.  Paling minimal, SBY akan menyatakan sikap tidak memihak dan menyerahkan pilihan politik pendukungnya di putaran kedua Pilgub DKI nanti “sesuai hati nurani masing-masing”.

Memilih sesuatu hati nurani, adalah langkah yang belum lazim di lansekap politik Indonesia.  Tetapi, ini perlu dibiasakan… (*)

Yuri Fujikawa, Terlalu cantik untuk jadi politisi

Namanya Yuri Fujikawa.  Ia lahir pada tanggal 8 Maret 1980.  Mungkin hanya kebetulan, tetapi sejak tahun 1975 tanggal ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai Hari Perempuan Internasional (International Women Day).

Ayahnya adalah seorang wakil dewan kota.  Yuri membantu kampanye ayahnya dalam pemilihan umum.  Tetapi ayahnya kalah.  Inilah yang memicu keinginan Yuri untuk terjun ke dunia politik.  Pada awalnya, kedua orang tua Yuri menolak anaknya terjun ke politik.  Namun, setelah memohon bahkan melakukan zairei (berlutut dan memohon dalam tradisi Jepang).

Begitu memasuki dunia politik dan terpilih sebagai anggota dewan kota, Yuri kemudian lebih dikenal karena sosoknya yang cantik ketimbang aktivitas politiknya.

Pada bulan April 2009, Yuri menempati posisi teratas sebagai “Politisi Wanita Paling Cantik” menurut Majalah 20Minutos di Spanyol. Hal ini menjadi pembicaraan dalam negeri Jepang. Publik menilai, ia telah mencapai popularitas global. Namun juga disayangkan karena popularitas itu berkaitan dengan kecantikan, bukan karena aktivitas politiknya.

Tantangan Politisi Wanita

Kondisi fisikal memang menjadi tantangan tersendiri bagi wanita yang berkiprah di ranah publik. Di satu sisi, ada anggapan umum bahwa seorang pejabat publik seharusnya memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai bidangnya. Sementara atribut-atribut fisikal (misalnya tampan, charming, atau cantik dan menawan) adalah bonus semata-mata.

Tetapi, publik (khususnya media massa), lebih senang mengeksplorasi aspek-aspek fisikal ini. Kita lihat, bagaimana Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, menjadi sangat populer karena charming. Ia selalu diberitakan karena hal ini, respon dan reaksi tokoh-tokoh dunia terhadap ketampanannya. Hanya sedikit debat publik tentang kebijakan politiknya.

Tentu saja ini tidak sepenuhnya salah. Bukan hal buruk memiliki pejabat publik yang keren dan rupawan. Akan tetapi, ada titik rentan pada aspek fisikal ini. Dalam banyak kasus, penampilan dan bentuk fisik demikian dianggap rentan terhadap gosip bahkan skandal.

Yuri pernah mendapatkan kritikan keras karena penampilannya dalam video promosi pariwisata Kota Hachinohe. Ia menggunakan bikini yang terlalu minim, sehingga ia dikritik sebagai “terlalu cantik untuk menjadi politisi”.

Pada kesempatan lain, ia menjadi bahan pemberitaan karena tertangkap kamera pada suatu pagi.  Saat itu, ia baru saja keluar dari hotel bersama seorang politisi muda yang telah memiliki istri dan anak. Ketimpangan media begitu terasa, ketika dirinya yang wanitalah yang menjadi fokus, dan bukannya si politisi yang telah berkeluarga yang bersamanya itu.

Ketika berbicara tentang standar etik dalam ranah publik, figur wanita selalu saja menghadapi sorotan lebih. Dan itu kurang adil.(*)

Demokrasi, Partisipasi, dan Kehadiran di Pemilu

Pada opininya (Kamis, 30/5) berjudul “posisi partisipasi dalam demokrasi” Haidir Fitra Siagian mengemukakan kecenderungan rendahnya partisipasi politik pemilu.  Haidir berpandangan bahwa pada sistem pemilihan langsung, tinggi rendahnya legitimasi kepemimpinan politik berkaitan dengan tingkat partisipasi warga saat pemilu.

Pandangan ini melegitimasi kegalauan pemerintah dan penyelenggara pemilu terhadap gejala makin rendahnya kehadiran warga di bilik suara.  Seolah-olah bahwa pemilu yang berkontribusi positif pada demokrasi adalah pemilu yang diikuti banyak pemilih.  Banyak pihak kemudian mendorong agar warga ramai-ramai datang memberikan suara, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas politik.

Padahal tidak ada hubungan langsung antara “hadir memberikan suara di tempat pemungutan suara” dengan kualitas.  Tulisan ini hendak menguaraikan beberapa data yang relevan dengan argumentasi tersebut.

Voter Turnout

Keikutsertakan warga memberikan suara pada pemilu dikenal dengan istilah “voter turnout”.  Ini hanya satu bagian kecil dari partisipasi politik.  Disisi lain, partisipasi politik juga bukan satu-satunya variabel kualitas.

demokrasi

Salah satu spanduk kampanye Pilkada Damai yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Demokrasi dan Otonomi (LeDO) Makassar pada Pemilukada di Kabupaten Tana Toraja, 2010. (Foto: LeDO Makassar)

Jika kita menganalisa Democracy Index 2012 oleh The EIU dan Database Voter Turnout oleh International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), maka dengan sederhana akan dapat dijelaskan bagaimana posisi voter turnout dengan kualitas demokrasi negara-negara di dunia.  Masing-masing data ini aksesibel dan memiliki validitas terakui serta digunakan oleh ahli dan analis di seluruh dunia.

Democracy index adalah penilaian yang menggunakan 5 variabel makro, yaitu proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik.

Democracy Index 2012 menunjukkan, dari 167 negara di dunia, terdapat 25 negara full democracy, 54 negara flawed democracy, 37 negara hybrid regime, dan 51 negara autoritharian regime.

Dari pemilu legislatif terakhir di masing-masing negara menunjukkan rata-rata voter turnout sebagai berikut: full democracy (73.63%), flawed democracy (65.72%), hybrid regime (63.93%), dan authoritarian regime (69.56%).

Data ini saja sudah bisa menjelaskan bahwa tidak ada hubungan antara kualitas demokrasi dengan voter turnout.  Jelas terlihat bahwa rata-rata voter turnout di negara-negara rejim otoriter lebih tinggi dari negara-negara yang lebih demokratis di dua kategori lainnya (demokrasi belum sempurna dan rejim campuran).

Fenomena Voter Turnout

Memang ada fakta bahwa rata-rata voter turnout di negara-negara demokrasi penuh adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tiga kategori lain.  Tetapi jika kita mem-breakdown data ini, maka fakta itu tidak bisa menjustifikasi asumsi bahwa semakin tinggi voter turnout akan semakin demokratis negara itu.

Pertama, negara dengan voter turnout tertinggi adalah Laos, yaitu 99,69% pada pemilu 2011.  Sementara di indeks demokrasi, negara ini berada pada kategori rejim otoriter (peringkat ke-156).  Di kategori ini, juga terdapat 6 negara dengan voter turnout di atas 90%, yaitu: Turkmenistan (93.87%), Equitorial Guinea (96.45%), Vietnam (99.51%), Rwanda (98.50%), Cuba (96.89%), dan Ethiopia (93.44%).

Kedua, dari 25 negara berkategori demokrasi penuh, 12 diantaranya memiliki angka voter turnout pada pemilu terakhirnya dibawah 70% (ambang batas ideal versi IDEA).  Voter turnout Amerika Serikat adalah 41.59% pada pemilu legislatif 2010 dan 57.5% pada pemilihan presiden 2012.  AS berada pada peringkat ke-19 negara paling demokratis.  Bahkan negara peringkat ke-7 paling demokratis, yaitu Swiss, angka voter turnout adalah 49.10% pada pemilu legislatif 2011.

Dengan demikian, kita bisa terjebak pada kesesatan berpikir jika mengkaitkan kehadiran pemilih pada pemungutan suara (voter turnout) dengan partisipasi politik dan demokrasi.

Fenomena Demokrasi Global

Pada penghujung dekade 2000-an, terjadi gejala stagnasi terhadap demokrasi di seluruh dunia.  Laporan Demokrasi Indeks 2011 diberi judul yang menggambarkan kondisi ini: “Democracy Under Stress” (Demokrasi dalam tekanan). Lalu pada tahun 2012, laporan itu berjudul “Democracy is at a standstill” (Demokrasi sedang mandeg).

Dalam bukunya, Mark N Franklin (2004) memetakan hubungan antara voter turnout, timeline demokrasi, dan dinamika lingkungan global.  Kesimpulan yang menarik adalah tingkat kehadiran warga saat pemilu tidak bisa dibandingkan berdasarkan waktu (timeline) dinamika demokrasi, baik pada level nasional maupun global.

Jika suatu negara mengalami kemerosotan angka voter turnout pada suatu pemilu dibandingkan pemilu sebelumnya, umumnya penurunan tersebut merupakan kecenderungan global yang juga terjadi di banyak negara.  Tentu saja, beberapa anomali tekanan kondisi domestik bisa saja menjadi faktor yang berkontribusi, misalnya penurunan kualitas pemilu, atau konflik internal.

Faktor Berpengaruh

Dalam kaitannya dengan persepsi pemilih, ada dua faktor yang mempengaruhi keputusan warga untuk hadir atau tidak hadir pada saat pemungutan suara.

Pertama, pemilu bukan sesuatu yang mempesona, dianggap tidak menarik, dan tidak perlu (disenchantement).  Persepsi ini muncul jika setelah beberapa kali pemilu warga tidak merasa manfaat apapun.  Warga juga menyaksikan kekacauan pada pranata-pranata politik (aktor dan penyelenggara).  Juga buruknya manajemen pemilu mulai dari pendataan pemilih hingga penetapan hasil.  Hal lainnya adalah praktek-praktek manipulasi yang melibatkan aktor-aktor yang seharusnya netral (misalnya pemerintah dan NGO).

Kedua, warga bisa juga enggan hadir saat pemilu karena sistem yang tercipta telah memuaskan (contentment).  Mereka percaya bahwa siapapun yang dihasilkan oleh pemilu akan berbuat untuk kepentingan publik.  Hal ini bisa tercipta jika anasir penting pemilu, terutama partai politik dan penyelenggara, adalah anasir-anasir terpercaya.

Penurunan voter turnout bisa juga terjadi karena terbukanya ruang partisipasi lain yang lebih efektif, misalnya forum warga makin tersedia, keterbukaan informasi semakin terjamin, dan akses untuk mempengaruhi keputusan publik makin terbuka.

Situasi disenchantement dan contenment dapat mengarah pada delegitimasi pemilu.  Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa delegitimasi pemilu yang bersumber dari kedua hal ini tidak berarti delegitimasi terhadap demokrasi.  Adalah keliru jika hanya karena pemilu tidak mempesona atau karena masyarakat sudah merasa puas dengan pemilu lantas demokrasi hendak ditinggalkan.

Faktor disenchantment bisa menjelaskan gejala rendahnya voter turnout di negara-negara dimana demokrasi belum sepenuhnya terkonsolidasi, seperti Indonesia.  Sementara pada negara-negara dengan demokrasi yang stabil, rendahnya voter turnout lebih disebabkan karena faktor contentment.  Tentu saja, sekali lagi, secara empirik anomali minor mungkin saja ditemukan.

Dengan demikian, adalah jauh lebih penting untuk membenahi akar persoalannya, yaitu sistem rekrutmen di partai politik, dan kredibilitas penyelenggara.  Nah, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada penyelenggara, jika penyelenggara ini memiliki track record yang tidak bisa dipercaya?(*)

Dimuat pada Harian Tribun Timur, Rabu, 5 Juni 2013. Versi online pada link ini.

Internet Sensor dan Menang Pemilu

Ditengah aksi sensor dan kendali terhadap internet, Turki menggelar pemilu lokal pada Minggu, 30 Maret 2014.  Hasil tidak resmi menunjukkan Partai Keadilan dan Pembangunan atau Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) pimpinan Perdana Menteri (PM) Recep Tayyip Erdogan memperoleh dukungan sekitar 45%, jauh meninggalkan oposisi utama, Partai Rakyat Republikan atau Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yang diperkirakan memperoleh dukungan antara 26%-28% saja.

Pemilu ini menentukan komposisi parlemen dan pemerintahan lokal.  Pemilu presiden dilaksanakan pada bulan September dan pemilu untuk parlemen nasional tahun depan.  Akan tetapi, pemilu ini menjadi ajang referendum bagi Erdogan untuk menilai dukungan publik terhadap dirinya.

Dengan kemenangan tersebut, tampaknya Erdogan dan AKP memenangkan drama politik yang berlangsung berbulan-bulan menjelang pemilu.  Erdogan, keluarga, lingkaran dalam, dan kabinetnya menjadi bulan-bulanan media karena tuduhan korupsi yang massif.

Telah lama isu korupsi pada pemerintahan Erdogan terendus.  Puncaknya adalah pada Desember 2013, ketika beredar rekaman pembicaraan telepon Erdogan dan anaknya, Bilal.  Dalam rekaman itu, mereka bicara tentang penyelidikan korupsi terhadap beberapa anggota keluarga. Erdogan memberi instruksi kepada Bilal agar segera “menghilangkan” uang-uang tunai yang ada padanya. Pada rekaman lain, Bilal melaporkan kepada sang ayah ia telah mengamankan sebagian besar uang tunai, akan tetapi belum tahu tindakan apa yang akan dilakukan untuk sedikit sisa uang sekitar EUR 25 juta (sekitar Rp. 390 miliar).

Kontrol Youtube

Rekaman-rekaman tersebut diposting melalui Youtube, akan tetapi segera dihapus.
Youtube memang memiliki sejarah kelam dengan Turki. Negara ini pernah memblokir Youtube pada bulan Mei 2008 selama 30 bulan karena menolak permintaan menghapus konten yang menghina pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Attaturk. Blokir dicabut setelah Youtube memenuhi syarat yang diminta Turki, yaitu: membuka kantor di Turki dan beroperasi dengan nama domain Turki. Dampaknya, Turki dapat leluasa mengontrol konten Youtube, sekaligus menikmati pembayaran pajak usaha dari Youtube.

Reporters Without Borders, sebuah lembaga pemantau kebebasan informasi di dunia, menempatkan Turki pada posisi “under surveillance” sejak tahun 2010.
Selain mengontrol Youtube, otoritas telekomunikasi Turki juga memaksa Facebook membuat “term of service” khusus untuk pengguna Turki, yang antara lain berisi: tidak boleh menyerang Kemal Attaturk, tidak boleh menampilkan bendera Turki yang rusak atau terbakar, dan tidak boleh menampilkan peta Suku Kurdi. Akun-akun yang mendukung Partai Pekerja Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan atau PKK) akan diblokir oleh Facebook.Itulah sebabnya, Facebook relatif “selamat” dari terjangan kebijakan represif Turki.

Kontrol pemerintah Turki terhadap internet tidak berhenti sampai disitu.  Pada 27 April 2011, otoritas telekomunikasi Turki mengumumkan 138 kata “yang dianggap sensitif” sehingga masuk daftar blokir di internet.  Akibatnya, puluhan ribu alamat website tidak dapat diakses dari Turki.  Misalnya website “sanaldestekunitesi.com” tidak bisa lagi beroperasi, karena terdapat kata “anal” di dalamnya.  Padahal, alamat website itu berarti: virtual-support-unit.  Kata “pic” yang lazim sebagai singkatan picture (gambar) juga masuk dalam daftar blokir, karena dalam bahasa Turki, kata pic adalah kata-kata makian.

Blokir Twitter

Ketika berkampanye di Kota Busra pada hari Kamis (20/3/2014) lalu, Erdogan mengutarakan kegalauannya terhadap media-media sosial yang menyebarkan informasi palsu untuk menyerang pemerintah.  Sang nasionalis ini mengatakan bahwa sekarang adalah era kekuatan informasi dan sosial media.  Akan tetapi, Turki jauh lebih kuat dibanding Twitter. Ia mengancam akan “wipe out twitter” (menghapus twitter) dari Turki.  Beberapa jam setelah pidato itu, Twitter tidak bisa diakses dari jaringan internet Turki.

Erdogan menuding Twitter berkonspirasi untuk membunuh karakter dirinya. Sejak Januari 2014, pemerintah Turki mengajukan 643 permohonan kepada Twitter untuk menghapus konten-konten yang dianggap merugikan Turki. Akan tetapi, Twitter menolak.

Dari hampir 80 juta penduduk Turki, sekitar 36,5 juta (atau 45,7%) adalah pengguna internet.  Di negara ini terdapat 32 juta pengguna Facebook (88% dari pengguna internet, 40% dari jumlah penduduk).  Juga terdapat akun Twitter aktif sebanyak 9 juta (atau 25% dari total pengguna internet, 11% dari jumlah penduduk). Twitter adalah website urutan ke-6 paling populer di Turki.  Presiden Turki, Abdullah Gul, adalah pemilik akun dengan jumlah follower kedua terbanyak di Turki (4,4 juta) dan Erdogan berada pada peringkat ketiga dengan follower 4,1 juta.

Dampak Internet

Pemblokiran Twitter yang dilakukan hanya 10 hari menjelang pemilu sangat terlambat untuk menghambat informasi menyebar. Akan tetapi, faktor lain yang tampaknya berpengaruh terhadap pemilih dari peristiwa blokir ini adalah kemampuan Erdogan untuk menunjukkan sikap nasionalisme dan kemandiriannya.  Terlepas dari benar-tidaknya kasus korupsi yang dituduhkan, Erdogan menunjukkan kepada rakyatnya bahwa Turki adalah bangsa yang tidak akan takluk kepada kekuatan manapun.

Sebagai incumbent, Erdogan dan AKP sangat berpotensi untuk menyalahgunakan proses pemilu dan berlaku curang. Akan tetapi, hingga kini tidak tampak adanya praktik curang yang massif dalam pemilu baru-baru ini.  Hal ini menunjukkan bahwa pada sisi-sisi tertentu, sikap nasionalisme seorang pemimpin dapat menutupi tuduhan korupsi terhadap dirinya, apalagi ketika tuduhan itu masih bersifat sumir dan belum terbukti kebenarannya.(*)

Dimuat pada Harian Tribun Timur, edisi Kamis, 3 April 2014. Versi online pada link ini.