Archives October 2013

Bertemu Pimpinan KPK Itu Susah-Susah Gampang

cangkir-kpkPada awal bulan September 2013, professor saya mengirim e-mail.  Beliau memberitahukan akan datang ke Jakarta untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan beberapa stakeholder anti-korupsi, dan meminta saya membuatkan jadwal, mengaturkan pertemuan, dan menemani selama kunjungan tersebut.  Setelah berdiskusi beberapa waktu, dibuatlah daftar untuk mengunjungi dan bertemu pimpinan KPK, ICW dan Transparansi Internasional Indonesia (TII).  Professor pun menetapkan jadwal, tanggal 11-13 akan berada di Jakarta.  Maka, sayapun mulai bekerja.

Tentu saja, top list kami adalah bertemu pimpinan KPK.  Saya berpikir, sebaiknya menetapkan dahulu jadwal untuk bertemu pimpinan KPK, setelah meminta ke ICW dan TII untuk bertemu sesuai jadwal ke KPK.  Langkah pertama adalah mencari-cari informasi bagaimana prosedur yang “cepat dan tepat” agar dapat bertemu pimpinan KPK.

Ketua KPK Abraham Samad adalah orang Makassar, alumni Unhas, bahkan kuliah bersama kakak saya di FH Unhas dulu.  Akan tetapi, semua orang yang minta informasi bagaimana bisa bertemu pimpinan KPK, baik teman-teman di Makassar maupun teman-teman di Jakarta, semuanya menjawab sama: “buatlah permohonan”. Bisa lewat surat, kirim fax, atau via e-mail.  Alamat surat, nomor fax, atau alamat e-mail semua tercantum di website KPK.  Kata teman-teman: “pasti direspon” dan “kemungkinan besar bisa bertemu dengan salah satu pimpinan KPK”.

Banyak dari kita yang mungkin pernah mengalami bagaimana “gombal”-nya website-website resmi institusi pemerintah pada umumnya.  Disitu tercantum berbagai nomor kontak dan e-mail, tetapi sebagian besar hanyalah untuk pencitraan saja.  Warga yang menghubungi suatu instansi dengan menggunakan akses yang diperoleh dari website biasanya diperlakukan sebagai warga kelas sekian, yaitu kelas warga yang tidak punya akses langsung kepada “seseorang diinstansi tersebut”.

Menurut informasi teman-teman, KPK selalu membuat interaksi dengan pihak eksternal itu resmi dan terdokumentasi.  Pimpinan-pimpinan KPK cenderung mengurangi seminimal mungkin akses-akses langsung.  Para staf dan pejabat di KPK juga mengikuti pola yang sama: jika ingin bertemu pimpinan, gunakan jalur resmi.

Tanggal 3 September saya mengirim e-mail ke alamat yang tercantum di website KPK.  Isinya adalah permohonan bertemu pimpinan KPK beserta penjelesan detail tujuan bertemu dan permintaan jadwal.  Professor saya ingin memperoleh informasi tangan pertama tentang masalah dan kendala yang masih menjadi concern KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kami meminta dapat bertemu pada hari Kamis, 12 September, pukul 13.30 – 15.30 WIB.

Setelah menunggu 2 hari, belum ada balasan yang saya dapatkan.  Sementara saya juga butuh mengatur jadwal untuk bertemu dengan ICW dan TII.  Akhirnya, saya putuskan untuk mengatur saja jadwal pertemuan dengan ICW dan TII.  Saya menghubungi Mas Febridiansyah via SMS.  Dia menyarankan untuk menghubungi staf sekretariat untuk menjadwalkan pertemuan dengan Koordinator ICW.  Lalu saya menghubungi juga Direktur Eksekutif TII, Ibu Natalia Subagyo.  Beliau di luar kota pada tanggal yang saya minta, tetapi Sekjen TII, Mas Dadang Trisasongko, bisa menerima kami.  Maka sore hari itu, jadwal bertemu ICW dan TII sudah kami fix-kan.

Sementara e-mail saya ke KPK belum juga mendapatkan balasan, bahkan hingga seminggu kemudian.  Saya putuskan untuk menghubungi KPK, dengan nomor telepon yang juga tercantum di website.  Amazing!  Seseorang menjawab telepon, dan ketika saya mengatakan bahwa belum ada respon e-mail yang saya kirim minggu lalu, dia tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu mengoper telepon ke orang lain.  Dia kaget karena e-mail saya tidak dibalas hingga waktu seminggu.  Ia bertanya tanggal saya mengirim e-mail.  Sepertinya dia sedang di depan komputer dan mengecek lalu mengabari saya bahwa ada 3 e-mail yang masuk tanggal itu, tetapi tidak ada e-mail saya.

Setelah berdiskusi sebentar mengenai kemungkinan-kemungkinan mengapa e-mail saya tidak masuk, akhirnya dia menyarankan untuk mengirim fax dan jika perlu mengirim ulang e-mail.  Tetapi hari itu adalah tanggal 10 September, sementara jadwal yang kami minta adalah tanggal 12 September.  Staf tersebut mengatakan, normalnya butuh waktu 2 minggu untuk mengatur pertemuan dengan pimpinan KPK.  Soalnya, perlu koordinasi direktur atau pejabat mana yang bisa mendampingi, sesuai konten pertemuan.  Meskipun demikian, staf ini mengatakan silahkan dikirimkan saja, namun kita tidak bisa berharap banyak.

Wah, saya agak kecewa juga.  Soalnya, professor saya jauh-jauh dari Jepang membawa ekspektasi akan dapat bertemu dengan pimpinan KPK.  Segera saya laporkan kondisinya kepada professor saya.  Lalu saya mengirimkan fax dan juga mengirim e-mail yang saya ambil dari “sent folder”.  Tidak sampai 5 menit, e-mail saya telah dibalas. Isinya, e-mail dan fax sudah diterima, akan segera diproses ke pimpinan.

Esok harinya, tanggal 11 September, saya ke Jakarta.  Saat sedang menunggu boarding di bandara Hasanuddin, saya menerima telepon dari seseorang di KPK.  Ia mengabarkan bahwa permintaan pertemuan pimpinan KPK telah diterima, namun pada jadwal yang kami minta, yaitu tanggal 12 September esok hari, semua pimpinan KPK telah mempunyai agenda yang tidak mungkin dibatalkan.  Namun demikian, saya akan kembali dikabari jika ada informasi baru.

Sore harinya, saat saya baru saja takbiratul ikhram sholat maghrib, HP saya berbunyi.  Tentu tidak saya jawab.  Ketika selesai shalat, saya coba menelepon balik.  Yang terdengar adalah mesin penjawab KPK, meminta untuk menekan nomor ekstensi atau menekan nol untuk bantuan operator.  Saya menekan nol, dan tidak ada yang menjawab telepon saya.  Ya, sudah pukul setengah tujuh malam.  Operator telepon pasti sudah tidak bertugas.

Esok harinya, tanggal 12 September sekitar pukul 09.30, saya dihubungi oleh sekretaris Mas Bambang Widjajanto (BW), salah seorang pimpinan KPK.  Ia menyampaikan bahwa Mas BW telah membaca permohonan kami dan ingin bertemu Professor saya.  Namun beliau sehari itu memiliki agenda yang padat.  Untuk itu, staf ini menawarkan apakah mungkin kami mengubah jadwal pertemuan pada minggu depan, sebab esok hari Mas BW juga akan ke Roma.  Saya katakan bahwa professor saya hanya 4 hari di Indonesia.  Sekretaris ini mengatakan akan melaporkan lagi ke Mas BW dan meminta saya menunggu dihubungi lagi.

Saya menyampaikan hal itu kepada profesor saya, dan beliau mengatakan jika demikian kita ke KPK saja untuk berkunjung ke tempat yang terbuka untuk umum, apakah information corner atau mungkin perpustakaan jika ada.  Meskipun tidak dapat bertemu pimpinan KPK, mungkin kita dapat mencari informasi yang relevan disana.

Pada sekitar pukul 11.00, ketika saya dan professor saya sedang rapat di Universitas Paramadina, HP saya berbunyi lagi.  Sekretaris Mas BW mengatakan bahwa apakah mungkin kami berada tidak jauh dari kantor KPK sehingga jika Mas BW ada waktu luang kami akan dihubungi dan bisa segera menuju KPK.  Sayapun menyampaikan jika memang tidak memungkinkan, sebaiknya jangan kita paksakan.  Namun kami akan tetap ke KPK, untuk ke information corner atau perpustakaan jika ada.  Ia mengatakan silahkan ke perpustakaan.  KPK mempunyai perpustakaan yang terbuka untuk umum.

Rupanya, sekretaris melaporkan lagi ke Mas BW, dan gagasan ini muncul.  Tidak lama kemudian sekretaris Mas BW mengirim SMS, isinya: jika sudah tiba di perpustakaan KPK, harap mengabarinya. Mas BW akan menyempatkan untuk mampir.

Dan betul.  Kami tiba di perpustakaan KPK sekitar pukul 13.30.  Saya menyampaikan kepada kepala perpustakaan untuk menginformasikan kepada sekretaris Mas BW bahwa Professor Eiji Oyamada telah ada disini.  Sekitar 15 menit kemudian, Mas BW didampingi kepala bagian hubungan internasional KPK menemui kami.  Ia menyempatkan waktu berdialog sekitar 45 menit, waktu yang cukup untuk memperoleh informasi dari tangan pertama yang sangat berharga.

Saya kemudian melepaskan napas sangat lega.  Rasa was-was dan penuh ketidakpastian selama dua hari ini hilang sudah.(*)

Maintenance: Just Ignore This Posting

Kandidat-kandidat pada pemilihan umum di Jepang dapat menggunakan setiap platform kampanye yang memungkinkan, dari internet, televisi, hingga kampanye jalanan.  Namun demikian, karena upaya reformasi kampanye politik, dewasa ini ada aturan yang menyebutkan bahwa pada masa kampanye, para kandidat tidak lagi diperkenankan untuk membuat website baru, mengupdate website yang telah ada atau menggunakan media elektronik sebagai medium kampanye.

Para kandidat memperoleh dukungan dana kampanye dari partai politik masing-masing.  Namun demikian, bagi para kandidat di tingkat lokal ada tantangan tersendiri, dimana partai politik di tingkat nasional biasanya mengalokasi hanya sedikit anggaran untuk dana kampanye kandidat-kandidat lokal ini.  Untuk itu, para kandidat lokal seringkali harus mengorganisasi sendiri kelompok relawan pendukungnya, dan meminta bantuan dari warga setempat yang tertarik untuk secara suka rela bekerja mewakili kandidat-kandidat ini dalam rangka mempengaruhi pemilih.