Archives March 2013

Naomi Koshi: Walikota Wanita Termuda di Jepang

Naomi Koshi (source: www.asianspiegel.ch)

Naomi Koshi (source: www.asianspiegel.ch)

Kisah Naomi Koshi, wanita berusia 36 tahun di Jepang, bisa menjadi pembelajaran yang menarik tentang bagaimana kekuatan visi dipadu kesederhanaan memahami realitas dapat memikat warga dan pemilih. Koshi adalah politisi muda yang mengawali karir sebagai pengacara. Ia maju menjadi calon Walikota Otsu melalui jalur independen.

Kota Otsu terletak di tepi Danau Biwa, danau terbesar di Jepang, berpenduduk 341.684 jiwa, terletak sekitar 10 kilometer di utara Kyoto. Otsu adalah ibu kota kekaisaran Jepang tahun 667 – 672 M pada masa dinasti Asuka. Banyak bangunan bersejarah yang diakui sebagai World Heritage oleh UNESCO terletak di kota ini.

Koshi menawarkan program meningkatkan pariwisata, membantu kaum perempuan, dan memasukkan pelajaran bahasa asing dalam kurikulum sekolah. Program ini terkesan sederhana dan terlalu umum (common sense), tetapi Koshi mengemasnya dalam bentuk nyata sesuai kebutuhan warga Otsu.

Misalnya, untuk isu peranan perempuan, Koshi terinspirasi pengalaman hidupnya, dimana ibunya harus berhenti bekerja untuk merawat neneknya. Dan juga banyak teman wanita Koshi yang berhenti bekerja setelah melahirkan anak. Ia menawarkan dukungan agar para wanita dapat terus bekerja dalam kondisi apapun.

Untuk isu bahasa asing di sekolah, Koshi yang alumni Harvard Law School merasa miris dengan kenyataan bahwa sangat sedikit orang yang dapat berbahasa asing di Otsu.  Padahal, Otsu adalah kota wisata yang menjadi tujuan kunjungan bukan saja oleh warga Jepang tetapi juga oleh turis asing.  Baginya, mendorong kemampuan berbahasa asing bagi warga dapat memberi banyak peluang baru.

Pada pemungutan suara pada 22 Januari 2012, secara mengejutkan Koshi meraih 44,34% suara, jauh melampaui kandidat incumbent Makoto Mekata (36,20%) dan kandidat senior lainnya Masako Higashi (19,46%).

Koshi adalah kandidat termuda, belum berpengalaman, dan wanita. Ia mengalahkan Makoto Mekata, kandidat incumbent yang telah menjabat walikota dua periode (8 tahun), berusia 70 tahun, dan didukung para pengusaha. Terlebih lagi, selisih suara keduanya yang hampir mencapai 10 ribu suara.

Hasil pemilu ini juga menjadikan Koshi sebagai Walikota wanita termuda dalam sejarah Jepang.  Rekor sebelumnya dipegang oleh Kazumi Inamura, yang terpilih menjadi Walikota Amagasaki di Prefektur Hyogo pada usia 38 tahun di tahun 2010.

Dari berbagai faktor yang dapat menjelaskan terpilihnya Koshi, nampaknya penerimaan pemilih terhadap visi realistis menjadi faktor utama. Warga Otsu merasa bahwa visi yang ditawarkan Koshi lebih memenuhi kepentingan mereka. Visi sederhana yang dikemas dengan program yang membumi dan realistis terbukti mampu menarik simpati pemilih. (*)

 

Uceng: Akademisi di Ranah Politik

husain-abdullah

Karikatur Husain Abdullah (sumber: Rakyat Sulsel – www.rakyatsulsel.com)

Akhir-akhir kita sering mendengar kejemuan masyarakat terhadap politik. Ada anggapan bahwa politik itu wilayah buruk, diisi oleh orang-orang buruk, sehingga menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Tudingan paling kejam diarahkan kepada partai politik. Tidak sedikit anggapan bahwa politik dan partai politik adalah kumpulan orang-orang yang hanya mementingkan diri dan golongan dengan menjual-jual rakyat.

Politik, partai politik, dan jabatan publik sebenarnya hanya instrumen. Kuncinya adalah individu-individu yang beroleh kesempatan. Ketika terjadi keburukan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah “menggeledah” kapasitas dan kompetensi aktor-aktor di balik itu. Baik pada skala internasional maupun lokal, keberadaan intelektual di wilayah politik telah diperdebatan sejak lama.

Ada tudingan bahwa intelektual adalah orang-orang yang dipungut untuk membenarkan hal-hal salah yang dilakukan kekuasaan. Padahal, keberadaan intelektual seharusnya memainkan peranan untuk mendorong kebijakan publik yang bermoral.

Intelektual Publik

Henry Kissinger dan Zbigniew Brzezinski adalah nama-nama tenar dalam dunia politik. Kissinger adalah mantan Menteri Luar Negeri AS pada era Presiden Richard Nixon yang berperan pada era perang dingin. Sementara Brzezinski adalah mantan penasehat keamanan nasional AS pada era Presiden Jimmy Carter, dengan peran yang membekas hingga kini.

Mereka terjun ke dunia politik setelah memiliki posisi akademik profesional. Kissinger dan Brzezinski adalah ilmuwan politik yang juga telah menulis banyak karya ilmiah. Kiprah mereka dalam politik ibarat mentransformasi gagasan-gagasan ideal menjadi kenyataan.

Dalam bukunya “Intellectual Public: the Endangered Species” Amitai Etzioni dan Alyssa Bowditch (2006) menguraikan kekhawatiran semakin langkanya intelektual publik. Konsep “intelektual publik” sebenarnya memiliki makna yang beragam. Ia bisa dilihat sebagai entitas yang berada “diluar masyarakat”, atau juga “bagian dari masyarakat” itu sendiri.

Epstein (2000) memandang bahwa intelektual itu fungsi utamanya adalah mengkritisi. Sementara Marquis de Condorcet (dikutip dalam Kenan Malik, 2002) menilai seorang intelektual seharusnya mengungkapkan apa yang selalu disembunyikan oleh para agamawan, para pengurus sekolah, pemerintah, atau lembaga-lembaga permanen lainnya.

Berbagai pandangan tadi mengimplikasikan bahwa sebaiknya intelektual itu berada di luar wilayah politik dan kekuasaan. Logiknya linear, bagaimana mungkin kita akan mengkritik sesuatu dimana kita adalah bagian di dalamnya. Terlebih lagi jika itu menyangkut kekuasaan politik, dimana kritik bisa berdampak pada hilangnya popularitas.

Wright Mills (1963) menganggap bahwa intelektual adalah pengusung kesadaran moral masyarakat. Jika mereka bekerja sebagai pejabat publik, intelektualitasnya seharusnya menjadi fondasi moral untuk mengedepankan kebenaran dan daya kritis, dibandingkan mendahulukan kepentingan pragmatis.

Di satu sisi, ada pandangan bahwa intelektual seharusnya memposisikan diri sebagai “resi”, yaitu sosok bijak yang tinggal di gunung pada suatu padepokan dan setiap waktu mengamati dinamika masyarakat. Pada saat-saat tertentu, resi akan turun gunung untuk memberi jalan keluar ketika terjadi kebuntuan ditengah masyarakat tentang apa yang harus dilakukan.

Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa seorang intelektual seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari masyarakat. Ia berada pada setiap lini kehidupan, sosial, ekonomi, politik, bahkan agama.

Dalam konteks ini, ada potensi terjadinya pengkhianatan intelektual, seperti dikhawatirkan Julien Benda. Dalam bukunya “The Betrayal of The Intellectuals” (aslinya ditulis dalam bahasa Prancis pada 1926), Benda memberi peringatan bahwa tugas intelektual bukanlah mengabdi kepada politik dan kekuasaan, tetapi menjaga nilai-nilai moral, kebenaran dan rasionalitas.

Berbagai realitas yang kita temui dewasa ini menggambarkan kedua paradoks tersebut. Ada contoh-contoh kasus dimana para intelektual itu menjalankan fungsi penjaga moral dan mampu membawa perubahan masyarakat dengan cara menjadi bagian dari kekuasaan. Namun juga tidak jarang kita temukan ada intelektual yang justru terjerembab pada jebakan kekuasaan. Mereka menjustifikasi keburukan kekuasaan. Yang lebih parah lagi, tidak sedikit yang justru menjadi bagian dari kekuasaan yang korup dan mengeksploitasi.

Di Sulawesi Selatan, beberapa intelektual pernah berkiprah pada ranah politik. Yang selalu dikenang adalah Profesor Achmad Amiruddin, mantan Rektor Unhas yang menjabat gubernur pada periode 1983-1993. Kepemimpinan beliau yang visioner membawa kemajuan berarti bagi Sulawesi Selatan. Hingga kini, beliau masih dijadikan contoh nyata kepemimpinan visioner.

Ada Bupati Bantaeng Dr. Nurdin Abdullah. Beliau adalah dosen di Fakultas Kehutanan Unhas. Dengan visi menjadikan Bantaeng daerah terkemuka berbasis kemandirian desa, beliau menggabungkan gagasan ideal ala perguruan tinggi dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Tetapi, kita juga memiliki akademisi yang akhirnya terjerembab pada kenistaan kekuasaan. Sebut saja contoh Andi Mallarangeng, pejabat publik yang mengawali karir sebagai dosen di Unhas. Beliau sekarang adalah tersangka kasus korupsi dalam proyek Hambalang yang heboh itu.

Juga ada nama Beddu Amang, mantan Kepala Bulog periode 1995-1998. Pada Juli 1997, beliau diangkat menjadi Guru Besar Luar Biasa Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas. Akan tetapi, pada Agustus 2002, beliau divonis 4 tahun penjara karena kasus korupsi.

Calon Walikota Makassar

Bagaimana dengan kota Makassar? Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada walikota dengan latar belakang akademisi. Walikota-walikota yang pernah memimpin kota ini adalah para politisi, birokrat, militer, atau pengusaha.

Menjelang pemilihan Walikota 2013, nama Husain Abdullah disebut sebagai bakal calon alternatif. Uceng, sapaan Husain, adalah pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Unhas. Beliau juga berlatar belakang jurnalis, penulis, dan segudang pengalaman internasional.

Kehadiran Uceng tentu merupakan warna baru, jika tidak ingin dikatakan angin segar, dalam hiruk-pikuk politik lokal yang menjemukan. Di saat semua bakal calon ramai menjual diri dengan baligo yang mengganggu keindahan, memaku poster gambar dirinya pada pohon-pohon, dan sibuk memoles wajahnya agar tampak gagah atau cantik dengan photoshop, Uceng justru menghindari cara-cara seperti itu.

Dengan tag line “hadir untuk kemanusiaan”, Uceng nampaknya ingin membawa imajinasi publik pada salah satu trend internasional dewasa ini, yaitu isu human security. Gagasan dasarnya adalah manusia dan kemanusiaan seharusnya menjadi sentra proses pembangunan.  Jika tag line ini dielaborasi, maka akan menjadi kritikan bagi pendekatan pembangunan berbasis infrastruktur, sebagaimana yang selama ini terjadi.

Dewasa ini sedang berlangsung pergeseran penting makna keamanan (security) dari state-based menuju human-based. Keamanan hanya mungkin tercipta jika manusia diberi ruang seluasnya untuk mengepresikan kemanusiaannya. Pembangunan berbasis manusia, itulah nampaknya fokus perjuangan Uceng.

Langkah awal Uceng ini telah menunjukkan visi besar dipadu karakter intelektual yang kritis. Tetapi persoalan memimpin dan membangun kota Makassar bukanlah urusan visi besar atau karakter intelektual semata-mata. Ada proses politik yang panjang, melelahkan, dan (patut diakui) berbiaya besar mesti dihadapi.  Pada fase ini, pastilah terbuka peluang untuk terlibat dalam tawar-menawar kepentingan, sesuatu yang sangat lumrah dalam politik.

Dalam pandangan saya, Uceng berpotensi menjadi ikon perubahan politik yang lebih manusiawi. Kedekatan dengan media menjadi momentum untuk mendorong agar proses politik lebih transparan, terbuka, elegan, dan efektif.

Bahwa nanti Uceng akan terpilih atau tidak, itu persoalan lain lagi. Setidaknya, masyarakat bisa tercerahkan, bahwa politik bukan saja persoalan kekuasaan. Ada prinsip-prinsip moral yang harus selalu dijaga. Jika itu terjadi, maka Uceng telah memposisikan diri sebagai intelektual publik yang sesungguhnya. (*)

(di muat pada Tribun Timur Makassar, Senin, 11 Maret 2013, hal. 13)

Telah dibaca [counterize type=”totalhits” version=”no” print_header=”no”] kali.

Posted from WordPress for Android