Archives April 2012

Pendidikan Karakter Itu Tidak Perlu Kurikulum

Zidan sekarang bersekolah di salah satu sekolah negeri di Kyoto.  Ia mulai lagi dari kelas satu (ichinensee).  Waktu di Indonesia, Zidan sudah bersekolah di kelas satu, selama enam bulan.  Karena di Jepang tahun ajaran baru dimulai pada April (spring), maka Zidan kembali masuk ke kelas satu.

Banyak orang, terutama kalangan awam, yang menyangka bahwa sebagai negara maju Jepang menerapkan sistem pendidikan modern yang mengajarkan sains dan pengetahuan tinggi bagi siswa-siswa sejak di kelas satu sekolah dasar.  Sejak lama, dari berbagai bahan bacaan tentang sistem pendidikan Jepang, saya tahu bahwa tidaklah demikian adanya.  Pendidikan Jepang di sekolah dasar justru terkesan sederhana.  Dan, begitu Zidan berkesempatan merasakan sendiri, kesederhanaan itu kental terasa.

Guru-guru menyarankan agar anak-anak ichinensee tidak  diantar ke sekolah.  Mereka harus dibiasakan melakukan segala sesuatu sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, dan berangkat sekolah sendirian.  Di sini ada kebijakan, jika ingin masuk sekolah negeri, seorang anak hanya boleh masuk di sekolah yang letaknya paling dekat dengan tempat tinggalnya.

Waktu mau daftar sekolah, orang tua tidak memilih sekolah.  Pertama-tama, kita harus ke Ward Office (semacam kantor Camat, kalau di Indonesia) dan mendaftar disana. Ward Office akan menentukan sekolah untuk anak, pertimbangan pertamanya adalah lokasi terdekat dari tempat tinggal.

Anak-anak ichinensee di Kyoto wajib memakai semacam label di punggung berwarna kuning.  Label ini digantungkan menutupi tas ransel, sehingga sangat mencolok.  Apalagi warnanya kuning, warna terang yang tidak lumrah di Kyoto yang didominasi coklat.  Kata gurunya, label ini harus dipakai begitu meninggalkan rumah menuju sekolah.  Jarak rumah dan sekolah Zidan sekitar 1 km, melewati 1 lampu merah dan beberapa perempatan jalan kecil.

Awalnya, saya pikir label ini untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang ditemui agar memberi perhatian dan berhati-hati.  Label ini umum dikenal sebagai penanda bahwa pemakainya adalah anak kelas satu, yang masih harus memperoleh perhatian dan bimbingan.

Sesuai saran gurunya, pada tiga hari pertama, saya mengantar Zidan ke sekolah setiap hari. Itu hanya boleh pada minggu pertama saja. Minggu selanjutnya, ia harus berangkat sendiri.

Di dekat sekolah Zidan, ada juga sekolah menengah pertama.  Pagi hari saat siswa-siswa baru datang, para guru berdiri di depan gerbang sekolah, dan menyapa anak-anak yang baru datang dengan “Selamat Pagi…”  Ketika Zidan dan saya lewat di depan sekolah itu, kami juga disapa oleh guru-guru sekolah tersebut.

Saat tiba di sekolah Zidan, guru-guru hingga kepala sekolah tersebar di depan gerbang sekolah, menyapa anak-anak dan orang tua yang mengantarnya.

Sepanjang perjalanan ke sekolah Zidan, kami banyak sekali mendapatkan sapaan “Selamat pagi…” dari orang-orang yang kami temui.  Ada ibu-ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya, ada pekerja kantoran yang terburu-buru mengejar kereta, ada juga volunteer berusia separuh baya yang mengatur lalu lintas untuk anak-anak sekolah yang lewat di perempatan dekat rumahnya.

Saya sempat berpikir, orang-orang di Kyoto ramah-ramah ya… Kita tidak saling mengenal, tetapi saling menyapa.  Tetapi, kemudian saya mengingat-ingat bahwa saya selalu berpapasan dengan orang-orang setiap hari di banyak tempat, tetapi tidak memperoleh sapaan dan ucapan seperti kalau saya mengantar Zidan ke sekolah.

Dari seorang rekan orang Jepang, belakangan saya ketahui, bahwa orang-orang itu ramah dan memberi sapaan karena mereka melihat saya bersama seorang anak ichinensee (anak kelas satu).  Hal itu telah menjadi kebiasaan, bahwa ketika kita bersama dengan seorang anak yang memakai label ichinensee, orang-orang berpartisipasi menunjukkan bagaimana seharusnya sesama manusia saling bersikap jika bertemu.  Mereka sebenarnya tidak sedang menyapa saya, tetapi sedang memberikan pendidikan karakter dan pelajaran tentang hidup bersama kepada si anak yang bersama kita.

Sungguh menakjubkan. Pendidikan karakter dan tata perilaku dalam hidup sehari-hari tidak perlu menjadi mata pelajaran dan kurikulum.  Tidak perlu menghafal definisi, berbagai macam type ini-itu, dan sebagainya. Cukup dengan perilaku nyata yang melibatkan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat, serta tentu saja sekolah.

Sekali lagi, Jepang membuktikan bahwa sekolah bukanlah penanggung jawa utama pendidikan anak. Ia hanya pelengkap. Ujung tombaknya adalah orang tua dan lingkungan masyarakat… (*)

Pasta Gigi dan Mind-set Integritas

Pasta gigi dapat memberi gambaran bagaimana aparat kita mengaplikasikan integritas.  Ini kisah yang saya alami ketika melakukan perjalanan dengan membawa, tentu saja, perlengkapan standar pasta gigi.

Akhir September 2011, saya bertolak ke Osaka dari Jakarta via Denpasar.  Selain membawa bagasi, juga ada hand luggage kabin yang didalamnya terdapat pasta gigi.  Aturan penerbangan jelas, pasta gigi masuk dalam kategori LAGs (liquid, aerosol, and gels) yang hanya boleh dibawa maksimal sebanyak 100 ml.  Lebih dari itu harus disertakan dokumen impor.

Saya sengaja membawa pasta gigi di dalam bagasi kabin sebab pasta gigi dibutuhkan, apalagi dalam perjalanan panjang.  Kali ini, saya membawa pasta gigi merk yang sangat populer di Indonesia, berukuran 500 ml (family size).

Dua kali pemeriksaan bagasi di bandara Soekarno Hatta dan dua kali lagi di bandara Ngurah Rai, Denpasar, tidak ada masalah.  Barang-barang itu lolos dengan leluasa.

Pada bulan Januari 2012, saya melakukan perjalanan ke Indonesia dari Osaka.  Kisahnya sama, di dalam bagasi kabin ada pasta gigi yang saya pakai di Jepang.  Kemasan 500 ml, tetapi baru dipakai beberapa kali.  Jadi, saya bawa saja dalam perjalanan ke Indonesia.

Uniknya, pada saat pemeriksaan bagasi di pintu masuk airport Kansai, petugas dengan sigap menahan dan meminta saya membuka ransel.  Ia meminta saya mengeluarkan benda-benda yang ada di kantong samping.  Lalu, saat pasta gigi saya keluarkan, petugas itu berkata: “Sir, I am sorry. You are not allowed to bring this amount for this item. You need to submit an import documents.”

Saya jawab, “Come on. This is for personal use, and this is just tooth paste. I would not harmfull”.

“But the regulation said it. I am sorry, you have to leave this item”, kata petugas itu lagi.

Saya tahu betul, ia benar. Jadi saya tidak berdebat.  Dengan terpaksa ikhlas (hehe, ikhlas koq terpaksa…) saya serahkan saja pasta gigi itu untuk disita… 🙂

Kemudian saya berpikir, saya begitu terinternalisasinya integritas dalam diri petugas ini.  Ia tahu bahwa ini “hanya sekedar” dan tidak akan mengganggu apapun jika ia mengijinkan atau mengabaikan saja pasta gigi itu di dalam ransel saya.  Tetapi, ada peraturan yang mengatur hal-hal yang “hanya sekedar” itu.  Ia patuh pada aturan.

Saya jadi teringat pada bagaimana pasta gigi saya lewat begitu saja di empat kali pemeriksaan di bandara Indonesia.  Nampaknya, aparat-aparat kita memang tidak memiliki mind-set peduli pada aturan.(*)

Anjing Gila, Wamen Denny, dan Al Capone

Dua hari ini media ramai memberitakan gaya “ugal-ugalan” Wakil Menteri Denny Indrayana yang main tampar petugas Lapas Pekanbaru.  Berkunjung pada pukul 02.30 WIB dini hari tanpa pemberitahuan (namanya inspeksi mendadak sih), menggedor-gedor pintu Lapas, telat dibukakan pintu, lalu main tampar petugas Lapas.

Wamen Denny membantah melakukan penamparan.  Tetapi surat Kepala Lapas yang menceritakan kronologis kejadian mengisahkan peristiwa itu.  Setidaknya, dua orang petugas Lapas, yaitu Sipir Khoiril dan Sipir Darso Sihombing (yang juga komandan jaga), kena sasaran kemarahan dan menjadi korban penganiayaan Wamen dan ajudannya.

Nampaknya, Wamen Denny sedang gerah dengan kekuasaan para penjahat yang telah memasuki ranah hukum.  Praktek peredaran narkotika di Lapas adalah rahasia umum, dan patut diduga bahwa banyak petugas lapas yang telah dibeli oleh penjahat-penjahat narkotika untuk memuluskan operasi dan bisnis narkotika di penjara.

Kisah ini membuat saya teringat pada film The Untouchables, yang dibintangi Kevin Costner dan Robert de Niro, dirilis tahun 1987 silam.  Kevin Costner memerankan Elliot Ness, seorang penegak hukum idealis yang gerah dengan sepak terjang Al Capone (diperankan de Niro) penjahat kelas kakap yang tidak tersentuh hukum.

Al Capone tidak pernah dapat disentuh hukum bukan saja karena ia kerap bertindak kejam terhadap lawan-lawan dan anak buahnya yang mencoba untuk berkhianat, tetapi juga karena ia dapat membeli dan mengendalikan aparat penegak hukum.  Banyaknya polisi dan petugas keamanan korup di berbagai level, membuat Al Capone dapat menggunakan pengaruh uang untuk menguasai bahkan hukum sekalipun.

Menyadari hal itu, Elliot Ness membentuk tim kecil yang dia rekrut sendiri, dan dia yakini tidak dapat dibeli oleh Capone.  Lalu, dengan gaya anjing gila, Jaksa Ness bertindak diluar hukum untuk menyeret Al Capone mendapatkan pengadilan di muka hukum.  Kontradiksi memang.

Kisah Wamen Denny nampaknya terinspirasi oleh Ness.  Tindakan dan sepak terjang yang ditampilkan seolah tidak percaya pada mekanisme formal hukum.  Inspeksi mendadak Wamen Denny sering dilakukan di berbagai Lapas tanpa berkoordinasi dengan bawahannya yang mengatur dan mengelola Lapas.  Nampak jelas, Wamen Denny tidak percaya kepada aparat-aparat Lapas, kepada bawahannya, dan mengawali tindakan “selebor”-nya dengan asumsi ketidakpercayaan terhadap aparatnya.

Hukum di Indonesia memang penuh perdebatan.  Sebagian kalangan tidak percaya bahwa hukum adalah mekanisme yang tepat untuk memperoleh keadilan.  Uang adalah dewa yang bekerja menentukan siapa yang benar dan salah.

Sebagian lain masih menganggap setiap negara membutuhkan instrumen yang disepakati bersama untuk membangun ketertiban.  Sejelek-jelek hukum di Indonesia, hukumlah alat yang tersedia untuk itu.  Jika memang aparat-aparat penegak hukum masih banyak yang korup, itulah yang perlu dibenahi.  Bukan dengan cara mengawali tindakan dengan asumsi ketidakpercayaan terhadap hukum.

Wamen Denny, terlepas dari benar-tidaknya peristiwa penamparan terhadap aparat Lapas, telah memberi contoh yang keliru.  Masyarakat bisa berpikir, sedangkan pejabat saja tidak percaya pada prosedur dan mekanisme, bagaimana kami akan percaya?  Ini bisa makin mendorong praktek suap untuk memperoleh SIM dengan cara cepat dan singkat, suap dalam perijinan, dan sebagainya.  Masyarakat akan terinspirasi untuk menempuh langkah-langkah di luar prosedur untuk menyelesaikan urusan mereka.

Elliot Ness memiliki sosok musuh yang dapat dia eksploitasi menjadi public enemy, yaitu Al Capone.  Tetapi, Wamen Denny Indrayana tidak memiliki musuh seperti itu.  Apa yang menjadi kebencian Denny adalah kebencian sebagian besar rakyat Indonesia.  Di luar sana, jutaan rakyat mendambakan keadilan dan ketertiban.  Tetapi, rakyat masih percaya pada sistem dan hukum dan mekanisme dan prosedur.

Lalu, mengapa Wamen Denny yang nota bene seorang pejabat justru menjadi anjing gila yang bertindak seenaknya, apalagi terhadap bawahan dan pegawai rendah selevel Sipir Lapas.

Saya, dan banyak orang di luar sana, mendambakan sosok anjing gila untuk mengamuk dan menyeret Al Capone di balik BLBI, Century, Mafia Pajak.  Bukan Sipir Khoiril dan Sipir Darso Sihombing. Bersediakan Anda menjadi anjing gila seperti harapan kami, Wamen Deny? (*)

Hitung-hitungan ICP dan Penipuan DPR?

DPR telah menyerahkan kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi kepada pemerintah.  Semua kita telah paham bahwa keputusan ini menuai kontroversi, baik politik maupun hukum.  Secara politik, nampaknya DPR tidak menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi rakyat yang disuarakan melalui demonstrasi beberapa hari menjelang 1 April 2012.  Sementara secara hukum, apa pertentangan antara Pasal 7 ayat 6 dan pasal 7 ayat 6A dalam revisi UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.

Pasal 7 ayat 6 menyebutkan bahwa harga BBM bersubsidi tidak boleh dinaikkan.  Sementara pasal 7 ayat 6A menyebutkan bahwa:

Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15% dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung.

Pasal ini adalah pasal penipuan.  DPR ingin menunjukkan bahwa mereka mengikuti aspirasi rakyat untuk tidak menaikkan BBM.  Padahal, DPR pasti sudah tahu bahwa yang mereka lakukan hanya menunda kenaikan harga BBM saja, bukan melarang pemerintah menaikkan harga BBM.

DPR menyerahkan kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dengan syarat yang sangat ringan, yaitu: “jika harga rata-rata Indonesian Crude-oil Price (ICP) dalam 6 bulan terakhir naik sebesar 15%”.  Konyolnya, dapat dipastikan rata-rata ICP kemungkinan menembus angka 15% hanya dalam 2 (dua) bulan ke depan.

Mengapa demikian? Ini hitung-hitungannya…

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentang nilai ICP dalam 6 (enam) bulan terakhir atau sejak Oktober 2011 – Maret 2012, adalah:

Oktober 2011 –> US$ 109,25

Nopember 2011 –> US$ 112,94

Desember 2011 –> US$ 110,7

Januari 2012 –> US$ 115,9

Februari 2012 –> US$ 122,17

Maret 2012 –> US$ 128

Dengan angka ini, maka rata-rata kenaikan ICP dalam 6 bulan terakhir adalah US$ 116,49 atau sekitar 10,95% dari asumsi APBN-P yang ditetapkan sebesar US$ 105.  Artinya, pada bulan April 2012 pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM bersubsidi.

Bagaimana dengan bulan Mei 2012, Juni 2012, atau bulan-bulan selanjutnya?  Nah, kita dapat berandai-andai untuk memperkirakan situasi bulan-bulan ke depan.

Pertama, mari kita lihat grafik nilai ICP sejak Oktober 2011 hingga Maret 2012 berikut ini:

Setelah itu coba kita simulasikan berapa kira-kira nilai ICP pada bulan April 2012 dan Mei 2012?

Anggaplah pada bulan April nanti, nilai ICP akan mengalami penurunan.  Dengan melihat trend grafik, dan mencermati trend ekonomi dunia, saya tidak yakin akan penurunan ini.  Nilai ICP sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia, dimana harga minyak dunia dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu faktor fundamental (suply-demand) dan faktor non fundamental (ekonomi-politik).

Krisis Eropa dan Amerika memang belum usai, sehingga permintaan (kebutuhan) minyak negara-negara maju belum akan pulih.  Tetapi, Jepang baru saja mencatatkan surplus perdagangan internasionalnya pada bulan Pebruari 2012, padahal sebelumnya diprediksi masih akan defisit.  Artinya, industri mulai bergerak kembali di negara ini.

Juga jangan lupakan kebutuhan minyak di negara-negara menengah seperti Brasil, Rusia, India, China (BRIC), juga Indonesia, dan negara-negara Timur Tengah yang cenderung meningkat.  Industri dan konsumsi di negara-negara ini sedang bagus-bagusnya.

Tetapi marilah kita misalkan saja nilai ICP pada bulan April 2012 itu turun sebesar US$ 2 per barel, menjadi US$ 126 (bulan Maret 2012 nilainya US$ 128).  Lalu bulan Mei 2012, nilai ICP turun lagi sebesar US$ 3 per barel, menjadi US$ 123.  Ini angka keajaiban, dan benar-benar imajiner.

Kecil kemungkinan harga minyak dunia akan turun yang berdampak pada turunnya ICP “seindah itu”.  Meskipun nilai-nilai imajiner turunnya ICP itu begitu menggembirakan, jangan senang dulu.  Sebab posisi rata-rata ICP untuk 6 bulan terakhir pada bulan Juni 2012, akan diambil dari data nilai ICP bulan Desember 2011 – Mei 2012.  Hasilnya adalah US$ 120,96 atau 15,20% dari asumsi APBN-P.

Yah, pemerintah tidak perlu minta persetujuan DPR lagi, harga BBM langsung dinaikkan.

Ini adalah bayangan jika nilai ICP turun dalam dua bulan mendatang. Kalau nilai ICP stabil, apalagi kalau naik, sudah PASTI rata-rata ICP untuk 6 bulan terakhir akan melayang bebas menembus 15% dari asumsi APBN-P.

Hitung-hitungan ini sangat sederhana. Asal ada data mengenai nilai ICP setiap bulan, kita pasti bisa menghitungnya. Anggota DPR pasti sudah tahu (kalaupun banyak dari mereka yang pengetahuannya pas-pasan, tapi kan mereka punya staf ahli).  Dan, mereka meloloskan pasal 7 ayat 6A….!!!!

Menurut pendapat saya, yang dilakukan DPR dalam konteks paripurna DPR untuk meloloskan pasal 7 ayat 6A itu tidak lebih dari praktek penipuan dan pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. (*)