Archives October 2011

Kyoto Tower, dan Komitmen Kota Dunia Berbasis Budaya

Kyoto dikenal sebagai pusat tradisi dan budaya Jepang.  Selain puluhan festival, ratusan candi dan kuil, juga terdapat kebijakan yang sangat ramah “tradisi dan budaya”.  Konon, salah satunya adalah larangan untuk membuat bangunan tinggi, serta larangan untuk memberi warna menyolok pada bangunan-bangunan modern yang ada.

Kyoto Tower sering menjadi latar belakang berfoto orang-orang yang berada di Stasiun Kyoto. (Photo: Ishaq)

Mungkin, bangunan paling tinggi Kyoto adalah Kyoto Tower, yang berdiri di sebelah Kyoto Stasiun.  Di bawahnya adalah Kyoto Tower Hotel, dan terdapat pusat belanja yang selalu ramai.  Informasi tentang Kyoto Tower ini dapat dilihat di wikipedia (link-nya disini).

Komitmen menjadikan Kyoto sebagai kota budaya beriring dengan momentum menjadikan Kyoto sebagai kota hijau.  Setelah Protokol Kyoto tahun 1997 ditandatangani di kota ini, kebijakan itu nampaknya menyatu dengan kebijakan pembangunan kota umumnya.

Di Kyoto, tidak ada bangunan dengan warna menyolok.  Bahkan, logo McDonald pun harus disesuaikan dengan warna yang agak “ramah”, merah kecoklatan (bukan merah dan kuning menyala seperti di negara lain).  Sayangnya, saya belum sempat mengambil gambar itu.

Juga bangunan tinggi tidak diperbolehkan disini. Ada kekhawatiran bangunan yang tinggi dapat merusak kelangsungan kuil dan candi, yang beberapa masih sering digunakan sebagai tempat ibadah.  Nampaknya, Kyoto Tower adalah bangunan paling tinggi.

Saya jadi ingat Kota Makassar tercinta.  Saat ini, Makassar sedang berkomitmen menjadi Kota Dunia.  Juga kita sering mendengar slogan untuk menjadi Kota Hijau.  Nampaknya, para pengambil kebijakan di Makassar perlu “studi banding” dan belajar disini.

Tata Krama Menggunakan Escalator di Jepang

Di Indonesia, kita mungkin tidak terbiasa memikirkan hal-hal kecil, seperti menggunakan escalator atau tangga berjalan.  Tetapi di Jepang, ada konvensi (aturan tidak tertulis) yang menjadi tata krama dalam interaksi sehari-hari.  Fenomena ini lazim kita temui di mall-mall, stasiun, atau tempat-tempat umum lainnya.

Pada saat berada di escalator, orang-orang biasanya akan merapat ke sisi kiri. Seperti lazimnya di tempat manapun, kita tinggal berdiri manis dan membiarkan escalator membawa kita naik atau turun.  Sementara sisi kanan, di-reservasikan untuk orang yang buru-buru.  Jadi, jika kebetulan kita sedang terburu waktu (misalnya mengejar kereta atau subway), kita bisa menggunakan jalur kanan itu untuk mendahului orang-orang yang ada di sisi kiri.

Kata Sensei saya, ini bukan aturan tertulis.  Tetapi sesuatu yang telah dibiasakan sejak lama.  Senseipun tidak tahu sejak kapan kebiasaan itu diadopsi dan menjadi kesepakatan bersama.  Yang jelas, itulah praktek sehari-hari di Jepang.

Kebetulan, dua minggu lalu, saya dan Mas Novri Susan (teman kuliah di Doshisha) berkunjung ke Osaka.  Kami sempat diajak oleh teman kuliah yang tinggal di Osaka (namanya Ono San), untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah di Osaka.  Salah satunya adalah gedung balai kota lama.

Di salah satu sisi gedung itu, teronggok mesin lift kuno.  Menurut Ono San, inilah mesin lift pertama yang digunakan di Jepang.  Di dinding, ada penjelasan tentang lift tersebut.  Saya tercengang juga.  Ternyata, orang Jepang telah menggunakan lift sejak tahun 1896.  Saya kira, penggunaan escalator dan lift tidak jauh berbeda dimulainya.

Tidaklah mengherankan jika kemudian orang Jepang telah memiliki konvensi untuk menggunakan escalator, sebab mereka telah cukup lama mengenal perangkat ini.

Bagaimana kita di Indonesia?  Sepanjang yang saya ketahui, kita sama sekali tidak membiasakan diri dengan hal-hal kecil seperti itu.  Dampaknya adalah: kalau ada yang buru-buru naik escalator, dia akan marah-marah karena jalannya terhalang.  Sementara orang yang tidak buru-buru, juga marah-marah karena merasa diganggu kenyamanannya.

Nah, kenapa kita tidak berpikir untuk memulai kebiasaan seperti di Jepang, yang dapat dipastikan akan menyenangkan semua pengguna escalator, baik yang buru-buru maupun yang ingin santai? (*)

Astaga, Ada Pelanggaran Hukum Massal di Kyoto

Pengendara sepeda di Jepang berasal dari berbagai lapisan, ibu rumah tangga hingga eksekutif. Suasan sore di pusat bisnis Osaka. (Photo: Ishaq)

Akibat tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda dan pejalan kaki, National Police Agency (NPA) Jepang akan menertibkan pengendara sepeda, dan “mengusirnya” dari jalur pejalan kaki  (pedestrian). Ini aturan sebenarnya,  tetapi selama ini diabaikan.  Baru tahu, kalau ternyata orang Jepang bisa juga mengabaikan peraturan yang berlaku… hehe.

Menurut revisi Undang-Undang Lalu Lintas Jepang tahun 2008,  pengendara sepeda harus menggunakan sisi kiri jalan raya, dan tidak boleh melintas di jalur pejalan kaki (pedestrian).  Aturan ini dikecualikan bagi pengendara anak-anak di bawah 13 tahun, orang tua di atas 70 tahun, pengendara yang cacat fisik, atau karena kondisi terpaksa (misalnya konstruksi jalan).

Pada sisi jalan yang lebar, jalur pengendara sepeda dan pejalan kaki dipisahkan. Tapi, hanya sedikit jalur seperti ini, seperti tampak di Jl. Horikawa, Kyoto. (Photo: Ishaq)

Juga aturan ini menyebutkan bahwa jika pedestrian lebarnya lebih minimal 2 meter, maka dibuat jalur khusus (biasanya dengan warna jalan yang berbeda) untuk pengendara sepeda.   Memang, di beberapa jalan utama yang sisi jalannya cukup lebar, ada jalur untuk pejalan kaki dan ada juga penanda untuk jalur pengendara sepeda.  Tetapi, itu tidak banyak.  Sebagian besar jalur pejalan kaki tidak sampai 2 meter lebarnya.

Jadi, selama ini orang-orang di Kyoto (bahkan mungkin di seluruh Jepang) melakukan pelanggaran hukum massal.  Setiap hari saya bersepeda ke kampus, dengan waktu tempuh sekitar 25-30 menit.  Begitu juga pulangnya.  Saya biasa memilih jalan yang berbeda-beda, biar tidak bosan.  Kadang-kadang juga saya ke pusat kota Kyoto sekitar stasiun atau sekitar Kyoto Tower.

Yang saya saksikan adalah pengendara sepeda 99% menggunakan jalur pejalan kaki.  Sudah pasti, saya yang orang asing berpikir inilah aturannya.  Apalagi beberapa kali berpapasan dengan polisi, dan tidak pernah dilarang atau diberi peringatan.

Sepeda adalah alat transportasi penting di Kyoto. (Photo: Ishaq)

Rupanya, menurut laporan NPA sebagaimana dilansir koran The Yomiuri Shimbun (27/10), dalam 10 tahun terakhir ini, kecelakaan di jalan raya yang melibatkan sepeda mengalami penurunan sebesar 10%.  Akan tetapi, kecelakaan antara sepeda dan pejalan kaki mengalami kenaikan hingga 50% atau mencapai angka  2.760 kasus.

Penyebabnya sudah dapat dipastikan: karena pejalan kaki dan pengendara sepeda berada di jalur yang sama.  Tudingan diarahkan kepada pengendara sepeda yang “ugal-ugalan”, bahkan ada yang memacu sepeda hingga kecepatan mencapai 40 atau 50 km/jam.

Untuk itu, masih menurut The Yomiuri (oh ya, link beritanya ada disini), sejak Selasa 25 Oktober 2011, NPA menginstruksikan seluruh jajarannya, termasuk di perfektur dan kota-kota di Jepang, untuk “mengusir” pengendara sepeda dari pedestrian, kecuali yang memang disiapkan jalur untuk sepeda.

Pada langkah awal, polisi akan menghentikan setiap pengendara sepeda yang ditemui di pedestrian dan meminta mereka menggunakan sisi kiri jalan, sesuai aturan yang berlaku.  Tidak akan ada hukuman.  Teguran keras (biasanya dengan pencatatan identitas) akan diberikan bagi pengendera sepeda yang ugal-ugalan.  Jika pengendera seperti ini kedapatan lagi melakukan hal yang sama, barulah diberi sanksi.

Artinya, sepanjang cara bersepeda kita cukup normal dan wajar, tidak perlu khawatir ditahan oleh polisi.  Paling-paling dihentikan dan disuruh pindah ke jalan raya saja.

Kemarin, ketika dalam perjalanan ke kampus, saya memang sempat melihat ada 1-2 pengendara sepeda yang berbicara dengan polisi.  Nampaknya, mereka dihentikan oleh polisi, awalnya saya menduga mereka melakukan pelanggaran.  Mungkin, itu bagian dari sosialisasi pengaktifan kembali kebijakan lalu lintas tersebut.

Tentu saja, regulasi ini masih menimbulkan perdebatan kecil.  Pengguna jalan raya mengkhawatirkan terjadinya peningkatan kecelakaan di jalan raya yang melibatkan pengendara sepeda.  Dengan berpindahnya sepeda ke jalan-jalan raya, maka jalur untuk mobil dan motor akan sedikit menyempit.  Resiko untuk terjadinya kecelakaan makin besar.

Kita tinggal lihat saja, apakah pengguna sepeda memang bersedia untuk pindah ke jalan raya, yang sebenarnya lebih nyaman dan bisa lebih cepat.(*)

Idealnya, Pemerintah Adalah Pemulung Sampah

Barusan saya membaca di Tribun Timur Online berita berjudul: “Bupati Maros Keliling Cari Sampah” (link disini).  Meskipun judulnya agak nakal (khas Tribun nih…hehe), namun isinya sedikit banyak memang berkaitan.  Kisahnya, penilaian tahap pertama Adipura.  Kita semua tahu, ini adalah award paling prestisius bagi pemerintah daerah di Indonesia.  Kabupaten Maros (atau tepatnya: Bupati Maros) sedang berkomitmen memperoleh award ini (entah piagam atau piala).  Untuk itu, beliau menggenjot seluruh aparat pemda untuk kerja bakti setiap pagi.  Setiap hari pula, beliau memantau kebersihan dan keindahan pada “titik-titik penilaian Adipura”.

Di Kyoto tidak dibutuhkan lagi award untuk kebersihan. (photo: Ishaq)

Bicara sampah di Indonesia, selalu saja saya teringat pemulung: orang-orang yang secara informal memungut dan memilah sampah-sampah yang masih bisa di-recycle.  Mereka akan memisahkan sampah plastik dan kaleng, sampah kertas (atau yang mudah terbakar), mengemasnya atau langsung dijual pada penampung.  Entah bagaimana prosesnya, konon sampah-sampah itu akan mengalami proses daur ulang menjadi barang-barang yang dapat digunakan kembali.

Di Jepang, khususnya Kyoto, tidak ada pemulung.  Sampah-sampah sudah terpisah sejak di rumah tangga atau dititik awal timbulnya sampah.  Entah karena memang kesadaran untuk itu sudah tumbuh, atau karena regulasi yang ketat, di setiap tempat selalu tersedia tempat sampah minimal 2 (dua) kelompok:  untuk sampah yang mudah terbakar (istilahnya combustible trash) dan untuk sampah kaleng dan plastik.  Pada waktu tertentu, sampah itu dikumpulkan oleh, tentu saja, semacam Dinas Kebersihan.  Dengan kata lain, di Kyoto sini pemulung yang sebenarnya adalah “pemerintah kota”.

Membaca berita Tribun Timur itu saya menjadi miris.  Untuk urusan sampah saja sampai-sampai Bupati harus turun tangan langsung.  Saya yakin, niat utama Pak Bupati (dan juga sebagian besar kepala daerah di Indonesia) bukanlah untuk kebersihan dan lingkungan hidup.  Niat utamanya adalah untuk memperoleh Adipura.  Bahwa lingkungan menjadi bersih, itu adalah dampak saja.  Ini logika yang aneh kan, seharusnya Adipura lah yang menjadi dampak.

Saya kemudian berpikir, jika saja saya mempunyai kewenangan, saya akan menghapuskan model-model Adipura untuk Kota Terbersih dan menggantinya dengan “Adipura untuk Kota Terjorok/Terkotor/Tersemrawut”.  Orang Indonesia itu tidak malu kalau daerahnya bukan yang terbersih.  Kan ada ratusan daerah lain yang seperti itu.

Tapi, jika Adipura diberikan untuk Kota Terjorok atau Kota Tersemrawut, yakinlah semua komponen: pemerintah, masyarakat, pengusaha, LSM-LSM, pelajar, dan lain-lain, akan berlomba-lomba membersihkan daerahnya, agar mereka terhindar dari Piagam atau Piala Adipura.  Akan sangat memalukan jika memperoleh penghargaan Adipura seperti itu.

Negara kita sepertinya perlu dikelola dengan logika terbalik. (*)

Musim Gugur Yang Dingin

Sekali-sekali narsis di blog sendiri. Bukankah itu salah satu fungsi blog yah...

Sejatinya, bulan Oktober ini masih musim gugur.  Musim dingin baru akan datang pada bulan Desember.  Namun, bagi kita yang terbiasa dengan iklim tropis, suhu musim gugur ini terhitung sangat dingin.

Beberapa waktu lalu, suhu bahkan sempat mencapai 18 derajat celsius.  Ini sangat dingin bagi saya yang hanya kenal musim hujan dan musim kemarau.  Saya ingat, kalau kebetulan menginap di hotel, suhu AC 23 derajat saja sudah membuat menggigil.

Maka, suku 18 derajat ini benar-benar menggigit.  Dua malam lalu, saya pulang dari kampus sekitar pukul 9 malam.  Saat mengayuh sepeda, terasa sekali dingin menembus celana jeans yang saya gunakan hingga mencapai kulit.  Nampaknya, perlu persiapan khusus menghadapi musim dingin nanti.(*)