Archives June 2011

Menlu Marty Tersandung Maaf?

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dianggap melakukan kebohongan publik. Ia mengatakan bahwa Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia sudah meminta maaf sehubungan kasus eksekusi Ruyati. Namun, Dubes Arab Saudi, Abdulrahman Mohamed Amen Al-Khayyat, membantah tegas. Menurut Abdulrahman, baik dirinya maupun pemerintahnya tidak pernah meminta maaf soal kasus tersebut.

Jika hubungan dua negara berada dalam ketegangan, kondisi psikologis warga biasanya ikut tersulut. Dalam diplomasi formal, pernyataan meminta maaf merupakan bentuk komunikasi yang dapat meredam gejolak. Seandainya apa yang disampaikan Menlu Marty benar adanya (bahwa pihak Arab Saudi sudah meminta maaf), gejolak masyarakat bisa diredam.

Akan tetapi, masalahnya menjadi sangat berbeda jika pernyataan Menlu Marti tersebut dibantah. Hal ini dapat dianggap sebagai kebohongan publik. Diplomat kita dapat dianggap “lebih memihak Arab Saudi” sehingga menggunakan segala cara untuk menjaga hubungan baik dengan negara tersebut, walaupun harus membohongi publik sendiri.

Sementara bagi konstituen internasional, kebohongan (jika benar terjadi) yang dilakukan Menlu Marty dapat menjatuhkan wibawa diplomat kita dalam forum-forum multilateral. Dalam praktek diplomasi yang penuh etika dan tata perilaku, wibawa seorang diplomat adalah langkah awal yang penting untuk “memenangkan” negosiasi.

Marty Natalegawa adalah diplomat senior. Beliau telah malang-melintang dalam berbagai pengalaman diplomasi. Dia tahu pasti konsekuensi setiap pernyataan seorang diplomat. Dengan latar belakang demikian, layaklah jika kita bertanya, benarkah pernyataan Menlu Marty adalah kebohongan publik?

Prinsip Diplomasi

Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI tentang kasus perbedaan persepsi pernyataan maaf ini. Namun, tentu ada alasan cukup kuat bagi Menlu Marty untuk mengatakan bahwa Dubes Arab Saudi sudah “menyampaikan maaf” kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kemlu RI atas kasus Ruyati.

Sebaliknya, tentu saja ada alasan yang sama kuatnya bagi Dubes Abdulrahman yang menolak klaim Menlu Marty soal pernyataan maaf tersebut. Bagi seorang Dubes, menyampaikan permintaan maaf atas kebijakan negara yang diwakilinya adalah hal tabu. Ada prinsip klasik di dunia diplomasi, bahwa: “right or wrong is my country”.

Beberapa kemungkinan bisa diidentifikasi dalam kasus pernyataan maaf ini. Pertama, beda pemaknaan terhadap pilihan kata yang digunakan dalam berkomunikasi. Kedua, kepanikan menghadapi tekanan dan kritik publik yang demikian kuat dalam kasus Ruyati. Ketiga, sikap ambivalensi dalam diplomasi akibat kompleksitas isu utama dalam kasus Ruyati.

Persepsi Kata Maaf

Dalam praktek diplomasi oleh para diplomat dari negara berbeda, sangat lazim menggunakan bahasa ketiga yang sama-sama dimengerti, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Seorang diplomat pantang berdiplomasi formal menggunakan bahasa negara lawan diplomasinya, sebab itu pertanda kelemahan dan mengakui keunggulan pihak lain.

Untuk konteks kasus Ruyati, mungkin saja Dubes Arab Saudi memang mengatakan bahwa “we are sorry”, tetapi maksudnya adalah “kami menyesal”” (atau turut bersimpati). Bukan “kami meminta maaf” atau “we ask your apologize”. Oleh diplomat-diplomat kita, pernyataan “we are sorry” itu diterjemahkan sebagai pernyataan maaf yang lazim dalam pergaulan sehari-hari.

Kata “sorry” dan “apologize” sama-sama bermakna “maaf” dalam bahasa Indonesia. Tetapi kedua kata ini mempunyai konteks berbeda. Kata pertama mengandung konotasi penyesalan atas apa yang terjadi, sedangkan kata kedua berkonotasi mengakui kesalahan atas apa yang telah dilakukan.

Kepanikan Diplomasi

Tetapi, karena kondisi psikologis yang sedang berada dalam tekanan publik, diplomat-diplomat Indonesia (khususnya Menlu Marty) menggeneralisasi makna kedua kata itu. Di sini tampak adanya sikap panik yang ditunjukkan oleh diplomat kita. Jika kepanikan ini memang terjadi, tentu sangat patut disayangkan. Sikap jernih dan hati-hati selalu menjadi prinsip utama dalam praktek diplomasi, dan tidak ada tempat bagi kekeliruan sekecil apapun.

Dalam kondisi dimana tekanan konstituen domestik begitu kuat, wajar jika kita berasumsi bahwa diplomat-diplomat Indonesia berada dalam ketegangan dan terjebak mengambil kesimpulan pragmatis. Akibatnya, diplomasi yang seharusnya bertujuan untuk mencapai kepentingan dalam hubungan luar negeri, terperosok pada upaya memenangkan hati konstituten domestik.

Indikasi ketegangan dan pragmatisme ini juga tampak dari pernyataan resmi Menlu Marty yang cenderung “meremehkan” upaya mantan Presiden (alm) Abdurrahman Wahid dalam kasus TKW di Arab Saudi sebelumnya. Pernyataan itu cenderung ditujukan untuk mengambil hati konstituen domestik, dan bukan untuk “memenangkan” negosiasi dengan Arab Saudi.

Secara teoritis, ada adagium populer: “politik luar negeri adalah perpanjangan politik domestik”. Seorang diplomat dapat bernegosiasi dan memenangkan diplomasi jika didukung oleh konstituen domestik. Namun, adalah hal yang keliru jika segala cara dihalalkan untuk memperoleh dukungan domestik tersebut.

Paradigma lama diplomasi menyebutkan “right or wrong, this is my country”. Dalam situasi yang makin terbuka dewasa ini, prinsip itu telah direvisi, bahwa: “this is my country. If it is wrong, I will make it right”. Menlu Marty tentu sangat paham prinsip ini. Tetapi, ketegangan memang bisa membuat keputusan panik.(*)

 

Perjanjian Ekstradisi Seperempat Hati

Sumber Foto: detikfoto

Hari-hari terakhir hubungan bilateral Indonesia-Singapura kembali diramaikan isu ekstradisi. Tindakan Nazaruddin yang “kabur” ke Singapura dengan alasan berobat menambah panjang daftar koruptor Indonesia yang “berlindung” ke negara tetangga terdekat itu.  Publik kemudian ingat bahwa semua pelaku kejahatan di Indonesia yang melarikan diri ke Singapura akhirnya tidak dapat dipulangkan untuk menjalani hukuman.

Penyebabnya adalah Indonesia dan Singapura tidak terikat perjanjian ekstradisi. Pada bulan April 2007, kedua negara sebenarnya telah menandatangani perjanjian ekstradisi tersebut. Namun, sebagaimana lazimnya hukum internasional, suatu perjanjian hanya akan bersifat mengikat jika diratifikasi oleh masing-masing negara.  Di sinilah letak persoalannya. Baik Indonesia maupun Singapura sama-sama belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Tawar Menawar Ekstradisi

Perjanjian ektradisi Indonesia dan Singapura ditandatangani pada 27 April 2007 antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Hasan Wirajudha, dan Menteri Luar Negeri Singapura, George Yeo.  Penandatanganan yang berlangsung di Istana Tampak Siring, Bali, itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Proses penandatanganan perjanjian ini melalui proses yang panjang.  Indonesia sejak tahun 1998 telah mengajukan proposal draft perjanjian, namun tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah Singapura.  Sebagian besar pelaku kejahatan asal Indonesia yang berdiam di Singapura adalah investor penting di negara itu.  Mereka mempunyai pengaruh signifikan dalam perekonomian.

Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menekan Singapura dengan menghentikan Military Traning Area (MTA) yang telah berlangsung sejak 1995.  Dengan kondisi geografis negaranya yang sangat kecil, kebutuhan Singapura terhadap wilayah latihan militer hanya mungkin diperoleh dari Indonesia.  Dalam kerangka MTA, Singapura diberik akses memanfaatkan wilayah Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan untuk tempat latihan militer.
Penghentian MTA memberi Indonesia sedikit amunisi untuk melanjutkan proposal ekstradisi.  Tapi, hal itu juga nampaknya menjadi langkah blunder.

Pemerintah Singapura menyadari bahwa tingkat kebutuhan Indonesia terhadap perjanjian ekstradisi jauh lebih besar dibandingkan masa-masa sebelumnya.  Apalagi dengan makin meningkatnya tekanan pemberantasan korupsi yang didengungkan oleh berbagai lapisan masyarakat sipil di dalam negeri.

Setelah melalui pembahasan alot, pada April 2007 naskah akhir perjanjianpun disepakati.  Secara umum, perjanjian mengandung potensi pemberantasan korupsi yang signifikan bagi Indonesia.  Perjanjian ekstradisi itu bahkan disebutkan berlaku surut hingga 15 tahun ke belakang.  Selain kejahatan korupsi, perjanjian itu juga mencakup ekstradisi untuk pelaku penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan perbankan, pemerkosaan, pembunuhan, dan pendanaan terorisme.

Barter Yang Timpang

Akan tetapi, pemerintah Singapura tidak kalah cerdik.  Perjanjian ekstradisi ini di-barter dengan perjanjian pertahanan.  Singapura hanya bersedia menyepakati pasal-pasal dalam perjanjian ekstradisi jika Indonesia juga bersedia menyepakati Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Defence Cooperation Agreement, DCA) dan Perjanjian Daerah Latihan Militer Bersama (Mutual Military Training Area, MMTA).

Disepakatinya MMTA berarti menghidupkan kembali area latihan militer bagi Singapura, dengan wilayah yang semakin luas hingga mencakup sebagian wilayah di Pulau Sumatera.  Sementara dalam kerangka DCA, Singapura dapat mengikutsertakan negara lain dalam latihan militer bersama di wilayah Indonesia.  Militer Indonesia juga diberikan kesempatan untuk menguji peralatan militer terbaru yang dikembangkan Singapura.

Disinilah ketimpangan terjadi.  Para penganut realis di Indonesia beranggapan bahwa DCA dan MMTA terlalu menguntungkan Singapura.  Seharusnya Indonesia cukup mengembalikan saja wilayah latihan bersama yang telah disepakati sejak 1995 (dan berakhir pada 2003), tanpa perlu memberi lagi konsesi area latihan baru.  Selain itu, mekanisme dalam DCA memberi ruang bagi Singapura (dan negara-negara sahabatnya) untuk menelanjangi sistem pertahanan Indonesia.

Surga Koruptor

Dalam prakteknya, kedua perjanjian tersebut gagal diratifikasi oleh kedua negara.  Indonesia bersedia meratifikasi perjanjian ekstradisi tapi menunda perjanjian kerjasama pertahanan.  Sementara Singapura hanya akan meratifikasi perjanjian ekstradisi jika perjanjian kerjasama pertahanan juga diratifikasi.  Nampaknya, pemerintah Singapura cukup menyadari kerugian ekonomi yang akan diderita jika meratifikasi perjanjian ekstradisi.

Pemerintah Singapura memiliki kebijakan “sangat ramah” bagi orang-orang berduit.  Melalui kebijakan Global Investment Program (GIP) warga asing dapat berinvestasi dengan mudah dan menyenangkan.  Hanya dengan S$ 1 juta (sekitar 7 milyar rupiah), seseorang dapat berinvestasi di sektor properti dengan ijin yang mudah dan perlakuan yang sama dengan warga lokal.  Juga diberikan status ijin tinggal tetap oleh imigrasi.

Akibatnya, Singapura menjadi surga bagi koruptor dari Indonesia.  Sejak bertahun-tahun silam, telah puluhan koruptor yang meloloskan diri dan menetap di Singapura, atau setidaknya menjadikan Singapura sebagai tempat transit.  Banyak dari mereka yang menanamkan uangnya (dari hasil korupsi di Indonesia) pada berbagai bisnis ramah investasi di Singapura.

Menurut data Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi) UGM, diperkirakan ada US$ 87 milyar atau sekitar Rp. 783 trilyun dana orang Indonesia yang ditanamkan pada berbagai bisnis di Singapura.  Sebagai perbandingan, nilai APBD Kota Makassar tahun 2011 saja hanya sekitar Rp. 1,6 trilyun.  Jika sebagian besar dana itu adalah hasil korupsi, dapat dibayangkan dampaknya jika perjanjian ekstradisi kedua negara diimpelementasikan.

Nampaknya, pemerintah Indonesia sedang menghadapi pilihan yang sulit: mendahulukan kedaulatan nasional atau mengedepankan pemberantasan korupsi.  Disinilah komitmen dan slogan pemerintahan sedang diuji.(*)

Catatan: artikel ini telah dimuat di Harian Tribun Timur edisi Selasa, 7 Juni 2011, hal. 2

Tidak Butuh Bisa Membaca Untuk Jadi Kaya

Kompas Online menulis berita menarik berjudul: “Miliarder Inggris Ini Buta Huruf”. Kisahnya tentang seorang lelaki keturunan Yunani bernama Andreas Panayiotou yang namanya tercantum dalam daftar 200 orang terkaya Inggris. Ia memiliki bisnis properti dengan kekayaan sekitar Rp. 5,5 Trilyun.Belum lama ini, Panayiotou membuat pengakuan menghebohkan. “Saya buta huruf”, katanya. Istilah “keren” buta huruf adalah disleksia. Tanpa butuh kemampuan membaca, Panayiotou dapat memasuki bisnis dan mencapai posisi prestisius dalam jajaran orang terkaya Inggris.

Tentu saja ini menjadi semacam tamparan bagi masyarakat umumnya, terutama lembaga-lembaga pendidikan. Begitu banyak orang yang diajari membaca sejak kecil, diberikan pengetahuan bermacam-macam selama dibangku sekolah, namun kemudian berakhir sebagai pengangguran. Tidak sedikit juga yang dapat bekerja namun menjadi buruh dan kuli sepanjang hidupnya.

Mungkin saja, orang tidak menyadari bahwa mereka.adalah kuli. Karena telah memiliki penghasilan atau gaji besar, orang seringkali lupa bahwa mereka masih saja menjadi kuli, karena mereka bekerja pada orang lain dan digaji karena pekerjaannya.

Panayiotou sejak kecil menyadari bahwa untuk mencapai keberhasilan ia harus bercita-cita untuk memiliki penghasilan. Istilah ini (memiliki penghasilan) mengandung makna yang berbeda dengan “menerima gaji” tentu saja. Seseorang yang memperoleh penghasilan dapat dipahami sebagai seseorang yang memperoleh duit karena inovasi dan kreativitasnya. Sedangkan seseorang menerima gaji adalah karena hitungan jam kerja dan tenaga yang dia berikan bagi produktivitas.

Ini akan menjadi perdebatan lain. Apakah untuk menjadi sosok yang kreatif dan inovatif seseorang harus pandai membaca? Setidaknya Panayiotou memberi catatan bagi kita, atau sekedar bukti kecil, bahwa seseorang dapat memiliki kreatifitas dan dapat saja memiliki inovasi tanpa tergantung pada sekolah.

Sent from Yahoo! Mail on Android