Archives May 2011

Indonesia dan Dewan HAM PBB

Untuk ketiga kalinya, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) dalam pemilihan yang dilakukan pada Jum’at 20 Mei 2011 di Markas PBB, New York.  Sebanyak 184 dari 191 negara anggota PBB menyetujui keanggotaan Indonesia dalam Dewan yang beranggotakan 47 negara ini, dimana Indonesia akan duduk untuk periode 2011-2014.

Dewan HAM PBB sendiri dibentuk pertama kali dalam Sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 15 Maret 2006, sebagai kelanjutan dari Komisi HAM PBB yang telah ada sebelumnya.

Politisi Harus Populer, Dengan Cara Elegan

Sistem politik kita sekarang, terutama sistem pemilihan umum, mendorong seorang politisi untuk populer.  Agar dapat dipilih, pertama-tama seorang harus populer dulu.  Tentu saja, popularitas bukan segalanya, tetapi itu merupakan landasan yang kuat untuk dipilih (memperoleh suara) dalam pemilihan.

Secara konseptual, setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang membuat seseorang politisi dipilih oleh konstituen.  Pertama, adalah popularitas, yaitu tingkat keterkenalan seseorang.  Kedua, adalah akseptabilitas, yaitu tingkat penerimaan massa pemilih terhadap seorang politisi.  Ketiga, adalah elektabilitas, yaitu tingkat keterpilihan seorang politisi oleh pemilih di kotak suara.  Saya kira, kawan-kawan yang bergerak di bidang konsultan politik paham betul akan hal-hal ini.

Jika seorang politisi telah populer, maka ia harus mempertahankan popularitasnya hingga batas waktu pemilihan.  Tetapi, jika ia belum populer, maka ia harus berusaha meningkatkan popularitasnya hingga titik tertentu.  Perlu dipahami, bahwa tingkat popularitas itu tidak identik dengan tingkat akseptabilitas.  Mungkin saja seseorang sangat populer, tetapi belum tentu ia dapat diterima untuk menduduki suatu posisi politik.  Sehingga, dapat dipastikan ia tidak akan dipilih pada masa-masa pemilihan.

Ada banyak cara untuk populer.  Namun, menurut saya, cara yang elegan adalah yang memberi dampak pada akseptabilitas.  Misalnya, seorang politisi bisa saja populer sebagai politisi yang banyak mengkritik.  Jika masyarakat senang kepada karakter kritikus, maka akseptabilitas politisi seperti ini akan ikut meningkat.  Namun, jika masyarakat lebih senang kepada politisi yang kalem dan santun, maka seorang politisi yang banyak mengkritik kemungkinan tidak akan diterima oleh publik.

Sehingga, untuk memahami bagaimana cara yang elegan untuk menjadi politisi populer, pahami dulu karakter masyarakat.  Meskipun secara psikologis masyarakat itu terdiri dari kumpulan individu-individu yang dapat diduga karakternya, namun dalam konteks politik, masyarakat itu harus dipahami dalam konteks sosial.

Sebagai kumpulan makhluk sosial, ada banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap karakter masyarakat.  Misalnya, masyarakat urban pastilah memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat rural.  Masyarakat urban (seperti yang tampak di Makassar) adalah masyarakat yang umumnya bekerja pada sektor industri dan jasa, umumnya memiliki akses yang lebih tinggi terhadap informasi dan komunikasi, dan memiliki lebih banyak pilihan-pilihan dalam bersikap dan bertingkah-laku.

Hal-hal seperti ini, menurut saya, seharusnya menjadi perhatian seorang politisi yang ingin populer.  Yang paling fatal adalah jika seorang politisi merasa sudah populer, dan tidak lagi menghiraukan popularitasnya.  Perlu disadari juga bahwa popularitas itu bisa mengalami fluktuasi, sehingga perlu selalu dijaga.(*)

————————

Dari Excelso Mall Panakukkang…