PT. Pelni Mendadak Batalkan Kapal, Lebaran Jadi Kacau


Saya dan keluarga tahun ini rencana mudik ke Wakatobi menggunakan Jetliner yang dioperasikan PT. Pelni. Dari Makassar ke Baubau kami gunakan KM. Tidar (2 Juli 2016). Selanjutnya tanggal 5 Juli 2016 besok akan lanjut ke Wakatobi, bersama-sama 21 anggota keluarga lain dari Baubau.

Akan tetapi, pagi ini ada telepon dari PT. Pelni bahwa kapal Jetliner Baubau-Wakatobi harus dialihkan ke tempat lain, sehingga rute Baubau – Wakatobi besok dibatalkan. Kami diminta untuk menghubungi Kantor PT. Pelni terdekat untuk refund dana. Saya dan keluarga telah membeli tiket pergi-pulang sejak dari Makassar.

Akibat pembatalan ini, saya dan keluarga terpaksa batal ke Wakatobi.

Saat ini kami tidak bisa lagi mencari alternatif transportasi lain, mengingat waktu lebaran yang tinggal sehari. Kami dan keluarga merencanakan akan merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar di Wakatobi, sehingga tidak mempersiapkan perayaan di Baubau.

Kami membeli tiket PT. Pelni  secara online, melalui agen perjalanan mitra PT. Pelni. Ada biaya tambahan Rp. 10.000,- per tiket yang tidak akan direfund.

Kekacauan manajemen jadwal kapal penumpang ini sangat mengecewakan. Ini adalah lebaran keluarga besar kami bersama-sama setelah 25 tahun. Andaikata PT. Pelni tidak menjual tiket Jetliner sejak awal, tentu kami akan gunakan transportasi lain.

Kami akan mempertanyakan hal ini kepada pihak-pihak terkait.(*)

Bakal Calon Pilgub dan Kendaraan Politiknya

Setinggi apapun popularitas dan elektabilitas, pada akhirnya setiap figur membutuhkan kendaraan politik untuk menjadi kandidat Pilgub. Hanya ada 2 pilihan, melalui jalur independen atau melalui partai politik.

Banyak sekali diskusi tentang kehebatan dan keunggulan figur. Tetapi sedikit yang membahas tentang pilihan kendaraan politik ini. Padahal, ketersediaan kendaraan politik adalah satu-satunya cara untuk menjadi kandidat.

Memilih jalur independen maupun jalur parpol sama-sama berkonsekuensi. Melihat konstruksi politik Sulsel saat ini, nampaknya setiap kandidat butuh sumber daya besar untuk memperoleh kendaraan. Kandidat tanpa modal politik membutuhkan sumber daya lebih besar lagi.

Dari berbagai figur yang kini beredar, tampak bahwa beberapa figur unggulan belum memiliki kejelasan soal kendaraan ini. Sebut saja sosok Nurdin Abdullah, yang menempati posisi atas pada beberapa survei. Beliau tidak memiliki basis parpol tradisional. Ini juga tergambar dalam jejak sejarah politik di Bantaeng.

Pada Pilkada 2008, Nurdin Abdullah (yang berpasangan dengan A. Asli Mustadjab didukung oleh 9 partai, yang didominasi oleh partai gurem. Ada PKS, PKB, PBB, PPNUI, PNBK, Partai Patriot, PPIB, PSI, dan Partai Merdeka. Kini, tinggal PKS, PBB, dan PKB yang masih eksis. Selebihnya pudar ditelan jaman.

Sementara pada Pilkada Bantaeng 2014, Nurdin Abdullah yang berpasangan dengan Muhammad Yasin, didukung oleh partai-partai besar. Ada Golkar, Demokrat, PAN, PKS, Hanura, dan PDK. Ya, di periode kedua ini, Nurdin Abdullah telah tampil sebagai “bintang bersinar”. Partai-partai besar di Indonesia itu tabiatnya memang selalu mau menang, cenderung mendukung kandidat yang diperkirakan akan menang.

Hanya PKS-lah parpol yang masih setia melanjutkan dukungan pada periode kedua Bupati Nurdin Abdullah.

Jika dibandingkan, Ikhsan Yasin Limpo, yang juga figur kuat Pilgub mendatang, memiliki sejarah dengan partai yang lebih stabil. Pada Pilkada Gowa 2005, IYL memperoleh dukungan dari Golkar, Demokrat, dan PDK. Sementara pada Pilkada Gowa 2010, IYL dikerubuti oleh 11 parpol. Selain pendukung dari 2005 tersebut, juga ada Hanura, PAN, Kedaulatan, PPD, PPP, PDI-P, PBR, dan Patriot.

Lalu bagaimana dengan Pilgub 2018?

Ceritanya akan jauh berbeda. Jelang Pemilu 2014 lalu, ada 34 Parpol yang mendaftar di Kemenkumham. Tapi hanya 16 yang lolos administrasi, dan hanya 12 yang benar-benar ikut pemilu. Artinya, Nurdin Abdullah, Ikhsan Yasin Limpo, dan belasan figur lain yang berniat memilih jalur parpol, kini harus berebutan.

Dan ini benar-benar perebutan yang ketat.

Ke-12 parpol ini masing-masing memiliki standar, tentu saja. Mungkin ada yang dengan kasar menggunakan standar harga. Tapi mungkin saja ada yang berideal-ideal menggunakan standar kriteria.

Partai-partai besar di Sulsel akan cenderung mengusung kader sendiri. Hanya faktor luar biasa sajalah yang menyebabkan partai-partai besar ini mengusung kandidat di luar kader.

Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, Hanura, PAN, PKB, PBB, PDI-P, PKPI, PKS, dan PPP.

Menariknya, beberapa partai selalu menggunakan bahasa diplomatis “tergantung survei” sebagai kriteria utama mendukung seorang figur. Ungkapan inilah yang menyebabkan banyak figur yang “merasa dirinya potensial”, kemudian mencoba meningkatkan popularitas dan juga elektabilitas dirinya.

Meskipun demikian, kita sebenarnya bisa menduga, partai mana yang akan cenderung mengusung kader, dan mana yang akan mendukung figur non-kader. Dengan kata lain, ada begitu besar tantangan bagi figur non parpol untuk memperoleh kendaraan.

Itulah sebabnya, perebutan dukungan Parpol banyak terjadi sejak di hulu, yaitu dengan merebut kendali terhadap kepengurusan Parpol, baik langsung atau tidak langsung, baik di daerah maupun di pusat.

Bagaimana dengan jalur independen?

Aturan menyebutkan, untuk Sulsel dibutuhkan sekitar 472 ribu dukungan rakyat, dengan bukti KTP. Ini diambil dari 7.5% jumlah DPT Pilgub sebelumnya. Pada Pilgub 2013, jumlah DPT Sulsel hampir 6,3 juta.

Figur yang berminat memilih jalur independen seharusnya sudah mulai bekerja sejak sekarang. Peran inilah yang seharusnya dijalankan oleh para relawan saat ini, sebab waktu tersisa semakin dekat. Sayangnya, para relawan masih sibuk dengan bikin postingan di sosial media. Sebagian yang lain, sibuk menunjukkan kerelawanan mereka dengan bikin acara kumpul-kumpul.

Sebagian lagi mencoba benar-benar kumpul KTP. Tapi nampaknya hanya semangat diniat saja. Belum ada hasil signifikan sejauh ini.

Kita tentu sudah bisa menelisik kualitas dari masing-masing figur. Ada yang memiliki pengalaman memimpin daerah, ada yang memiliki kapasitas pengetahuan, juga ada yang nampaknya memiliki karakter kepemimpinan kuat. Akan tetapi, tanpa kendaraan politik yang jelas, figur-figur ini bisa jadi hanya akan jadi wacana… (*)

Lindungi TNI dari Begal Makassar

Hari-hari ini aksi begal Makassar kembali menjadi sorotan. Isu lama, sebenarnya. Akan tetapi, nampak jelas dalam setidaknya dua tahun terakhir ini, Walikota Makassar tidak menganggap begal sebagai masalah serius.

Masih terbayang kasus satu setengah tahun lalu. Ketika begal begitu marak di Makassar, publik menunjukkan keresahan dengan mempopulerkan hashtag #makassartidakaman. Walikota Makassar, alih-alih bertindak mengatasi begal, malah sibuk mencari pihak yang mempopulerkan hashtag itu. Walikota menuding ada upaya politisasi untuk mendiskreditkan dirinya.

Untunglah Wakil Presiden Jusuf Kalla bertindak cepat. Menjawab keresahan warga melalui sosial media, Pak JK memberi instruksi kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulselbar untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar masalah begas teratasi, dan keamanan dikembalikan.

Setelah lebih setahun, masalah begal belum juga selesai.

Pekan-pekan ini, Gubernur Syahrul Yasin Limpo menunjukkan kegeraman. Konon, pemicunya adalah aksi begal yang merenggut korban jiwa, keponakan salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulsel dari Fraksi Partai Golkar. Kegeraman Gubernur ditularkan kepada berbagai pihak, termasuk Pangdam VII/Wirabuana.

Beberapa media online kemudian melansir berita-berita yang menunjukkan kepedulian Panglima. Bahkan, satu media menuliskan bahwa Pangdam instruksikan tembak ditempat bagi pelaku begal. Nampak sekali suasana “frustrasi” aparat keamanan dan aparat pemerintah terhadap aksi-aksi begal ini.

Ini situasi yang jauh lebih berbahaya dari hanya sekedar begal. Secara substansial, upaya mengatasi peristiwa begal adalah “upaya penegakan hukum” (law enforcement). Aparat kepolisian seharusnya berada pada garda terdepan. Pelibatan TNI hanya dan jika hanya diminta oleh Kepolisian. TNI yang mengambil inisiatif untuk bertindak sendiri menegakan hukum sipil dapat terjebak pada tudingan penyalahgunaan wewenang. Belum lagi kemungkinan tudingan pelanggaran HAM.

Kita semua tentu bersimpati kepada korban-korban begal yang berjatuhan. Kehilangan keluarga tidak akan dapat tergantikan. Namun, jangan sampai kesedihan itu menyebabkan kita terjebak pada situasi destruktif, yaitu menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum.

Dalam isu begal, ada banyak pihak yang seharusnya bersinergi. Upaya membangun sinergi ini perlu dilakukan secara konsisten. Inilah yang belum tampak dalam pemberantasan begal di kota Makassar. (*)

Rivai Ras dan Strategi Marketing Politiknya

Akhir-akhir ini figur Rivai Ras “tiba-tiba” saja memenuhi jagad media dengan satu pesan: ingin menjadi salah satu kandidat gubernur pada 2018 nanti.  Kelihatannya, RR cukup serius. Ia mengawalinya dengan langkah lumrah dalam strategi marketing politik: meningkatkan popularitas (image branding), menampilkan diri pada banyak ruang publik agar melekat di imajinasi orang banyak.

Branding yang hendak dijual oleh RR adalah sosok “militer-cerdas”, yang menonjolkan sisinya sebagai Ketua Prodi S2 Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan, juga sebagai pendiri UNHAN.  Pada setiap kesempatan, RR perlu menambahkan kedua atribut ini.

Pertanyaannya adalah: apakah figur seperti ini yang dibutuhkan masyarakat Sulsel?

Dalam teori political marketing (yang diadopsi dari pendekatan marketing konvensional) ada beberapa model political marketing yang cukup terkenal.  Dua diantaranya adalah AIDA model dan Three Stages Marketing (TSM) model.

AIDA adalah singkatan dari Attention, Interest, Desire, dan Action. Pertama-tama, seorang figur perlu menarik perhatian publik (attention).  Kemudian membuat publik tertarik atau berminat (interest) terhadap dirinya.  Setelah itu, publik dibuat membutuhkan kehadiran figur ini (desire).  Terakhir, publik diarahkan untuk bertindak (action) memilih figur tersebut dalam proses pencoblosan.

Sementara Three Stage Marketing model diawali dengan “identifikasi kebutuhan publik” sebagai tahap awal dari strategi marketing.  Seorang figur perlu membentuk dirinya menurut apa yang dibutuhkan publik.  Tahap kedua adalah “menginformasikan kepada publik bahwa sayalah figur yang Anda butuhkan itu”.  Lalu tahap ketiga adalah “menunjukkan kepada publik apa saja keunggulan tambahan yang bisa diperoleh selain pemenuhan harapan publik tadi”.

RR adalah figur yang tiba-tiba “jump-in” dalam hiruk-pikuk politik Sulsel jelang Pilgub.  Mungkin saja ia mempunyai modal besar (atau diback-up oleh kekuatan pemodal besar), sehingga mampu membranding dirinya melalui berbagai atribut: memasang baligo, membayar iklan di media massa, membentuk tim lapangan, mengadakan berbagai kegiatan seminar, dan lain-lain.

Namun sayangnya, menurut penilaian saya, figur ini belum mampu menawarkan diri sebagai figur “yang dibutuhkan masyarakat”.  Mungkin karena dirinya atau tim-nya “lupa” mengawali gerakan political marketingnya dengan “mengidentifikasi kebutuhan publik” sebagaimana pendekatan TSM.

Gaya political marketing yang digunakan oleh RR dan timnya lebih mendekati model AIDA, yaitu mengawalinya dengan menarik perhatian publik terlebih dahulu (attention).  Mereka membombardir ruang publik dengan kehadiran semu: menunjukkan diri dimana-mana, menampilkan foto-foto dengan tokoh-tokoh besar, mengklaim telah didukung oleh berbagai tokoh atau kelompok berpengaruh, dan lain-lain.

Kembali ke soal branding tadi.  Mungkin saja, sosok “militer-cerdas” adalah brand yang bagus. Tapi apakah sosok seperti itu yang dibutuhkan oleh publik Sulsel? Ini pertanyaan besar.  Saya khawatir, RR sebenarnya sedang menjual potensi dirinya (yaitu sosok “militer-cerdas”), sementara publik justru butuh figur dengan brand lain.  Jika demikian, maka upaya “attention” yang dilakukan akan tidak banyak berpengaruh.

Sejak minggu lalu, CRC salah satu lembaga survei di Makassar mulai mengukur tingkat popularitas RR.  Saya sudah membayangkan hasilnya: jika survei popularitas RR rendah, hasil survei itu tidak akan diumumkan, “hanya akan menjadi konsumsi internal”.  Tapi, jika popularitasnya tinggi, hasil survei itu akan dikapitalisasi untuk menjadi materi kampanye baru.  Tentu saja, RR berharap pada “bandwagon effect” dari hasil survei yang tinggi tersebut.

Model TSM sebenarnya sangat ideal diterapkan oleh politisi atau figur “baru” yang sebelumnya belum cukup dikenal, sebagaimana RR.  Sementara model AIDA lebih cocok untuk figur-figur lama yang memang sudah cukup populer dalam ranah politik.

Politik memang merupakan peperangan, butuh perencanaan dan strategi matang. Namun, sebagaimana dalam perang, strategi dalam politik juga mengalami pergeseran.  Dalam era masyarakat modern dewasa ini, strategi yang digunakan juga seharusnya lebih modern.  Kegagalan merencanakan adalah merencanakan kegagalan, begitu kata orang pintar. (*)

Sebenarnya, Kamu Ahli Apa?

Ini pertanyaan seorang teman kepada saya beberapa waktu lalu. Teman ini rupanya diam-diam mengamati. Atau bisa jadi, dia selalu tanpa sadar menemukan postingan saya yang semrawutan di time line media sosialnya.

Sebagai dosen, mungkin teman saya atau juga beberapa orang lain, membayangkan bahwa saya (dan juga dosen-dosen lainnya) adalah sosok yang memiliki keahlian khusus yang piawai dalam satu topik saja.  Sehingga, ketika ia menemukan variasi tidak beraturan pada postingan kita di media sosial, ia bertanya-tanya.

Tentu saja saya menyadari hal ini. Bukankah ketika menulis sesuatu, seratus persen kesadaran saya utuh. Sejujurnya, saya memang tidak peduli dengan warna postingan di sosial media. Toh media ini, menurut saya, adalah tempat berekspresi rasa dan rasio. Dan bukankah untuk mengekspresikan itu kita tidak harus jadi ahli, kan? Sepanjang memiliki rasa dan rasio, setiap kita berhak berekspresi. Begitu kira-kira justifikasi saya.

Tapi tetap saja saya peduli dengan pertanyaan teman ini.

Saya memang mengekspresikan banyak hal. Ketika sedang terjebak macet, saya menulis tentang tata kelola transportasi dalam kota yang, menurut saya, amburadul. Ekspresi saya bisa menjadi-jadi, dengan sedikit atau mungkin banyak selipan marah, ketika tahu bahwa pemerintah kota bahkan bangga dengan penghargaan sebagai kota dengan sistem lalu lintas terbaik.

Pada keempatan lain, saya mungkin berekspresi tentang politik dan politisi. Hanya karena sedang membaca berita, radar ketidaksetujuan (atau mungkin juga kesetujuan) saya bisa berbip-bip. Tidak lama setelah itu, saya berekspresi lagi tentang sampah, perang, dan IT. Seolah ketiga hal itu berada level yang layak untuk disetarakan.

Sejujurnya, saya tidak pernah merasa diri sebagai ahli. Meskipun untuk hal-hal “serius” (ada makna pejoratif dengan tanda kutip itu), saya lebih banyak menulis tentang demokrasi, keterbukaan informasi, dan korupsi. Tetap saja saya bukanlah ahli di urusan itu. Tulisan serius saya selalu penuh kutipan, bukti bahwa untuk menulis pun saya masih butuh “beking”.

Akhirnya, hanya jawaban dengan pertanyaanlah yang bisa saya berikan kepada teman ini. ” haruskah seseorang menjadi ahli untuk berekspresi?” (*)

Warkop Yang Melengkapi Makna

Ada semacam senang setiap kali mampir disini. Namanya Warkop 51, di depan kompleks perumahan Bukit Khatulistiwa (saya menyebutnya “Bukatul”), di daerah Daya, Makassar. Selain kopinya yang enak, suasana ramai anak-anak muda alay campur baur dengan beberapa sosok dewasa yang tampak serius. Di latar belakang, dengan volume sedang, selalu terdengar lagu-lagu top forty, baik yang sedang atau yang telah.

Awalnya, saya terdampar disini karena membutuhkan akses internet murah. Ya, murah, karena untuk akses bertiga byte sekalipun, kita hanya butuh sedikit cangkir kopi seharga Rp. 7.000,- untuk ukuran kecil, atau Rp. 9.000,- untuk gelas normal.

Warkop ini menyediakan wifi “gratis” dengan kecepatan memadai. Bahkan pada saat jumlah user sedang tinggi sekalipun, internet yang terpancar melalui 4 hot spot masih sanggup mengatasinya. Maka, mayoritas orang duduk disini membuka laptop atau tablet. Tentu saja, ada banyak alasan orang-orang ini mengakses internet. Namun ada yang dominan: akses sosial media atau nonton film, baik via YouTube atau media streaming lain.

Jika pulang dari kampus tidak terlalu larut, saya sempatkan mampir. Mungkin menjajaki segelas kopi, atau sekedar bertemu teman untuk ngobrol. Tentu saja teman yang tinggal tidak jauh dari Warkop ini. Menariknya, setiap mampir disini selalu saja saya bertemu teman-teman yang tidak terduga. Maksudnya, tidak terduga bertemu disini.

Begitulah. Warkop ini bukan lagi tempat minum kopi. Kini ia tempat mengelola pertemanan dengan cara tidak terduga. Dalam banyak hal, pertemanan tidak terduga selalu memberi banyak peluang baru. Itulah kekuatan networking.

Dan itulah yang terjadi kemudian. Saya merasakan penemuan dari setiap ketidakterdugaan. Segelas kopi di warkop ini mungkin tidak mengangkat lelah. Tetapi ia melengkapi makna. Bagi saya, sebaik-baik hari adalah hari yang bermakna. (*)